KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM JARIMAH PEMBERONTAKAN

PERBANDINGAN ANTARA PERAMPOKAN DAN PEMBERONTAKAN
-
Antara perampokan dan pemberontakan terdapat beberapa kemiripan.perampokan adalah tindakan memerangi ALLOH dan Rosul-Nya tanpa menggunakan alasan (ta’wil), melainkan bertujuan mengadakan kekacauan di muka bumi dan mengganggu keamanan. Sedangkan pemberontakan adalah juga memerangi ALLOH dan Rosul, tetapi dengan memakai alasan (ta’wil). Alasan tersebut biasanya alasan politis sehingga tindakan tersebut bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.
-
Sehubungan dengan adanya kemiripan tersebut, Hanafiyah, sebagaimana dikutip abdurrahman Al Jaziri mengelompokkan orang-orang yang memerangi ALLOH dan Rosul Nya dan tidak mau tunduk kepada pemerintahan itu kepada tiga kelompok sebagai berikut:
[1] orang-orang yang membangkang tanpa ta’wil, baik dengan menggunakan kekuatan maupun dengan tidak menggunakan kekuatan, mereka mengintimidasi, mengambil harta, dan membunuh korbannya. Mereka ini termasuk kelompok perampok (Quththo’ Ath Thoriq).
[2] orang-orang yang membangkang tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka mempunyai alasan (ta’wil). Mereka juga termasuk kelompok perampok (Quththo’ Ath Thoriq).
[3] orang-orang yang membangkang kepada pemerintah yang sah dengan alasan (ta’wil) pemerintahnya menyeleweng, melakukan maksiat, dan lain-lain yang oleh mereka dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, lalu mereka menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan. Mereka inilah yang disebut dengan pelaku jarimah pemberontakan.
-
Atas dasar itu, beberapa penulis menggabungkan pembahasan antara kedua jarimah ini dalam satu bab, walaupun uraiannya tetap terpisah.
-
Dalam pembahasan jarimah pemberontakan ini, akan dikemukakan beberapa hal yaitu;
a. pengertian atau definisi pemberontakan
b. unsur-unsur jarimah pemberotakan
-
Dasar hukum untuk jarimah pemberontakan adalah sebagai berikut;
1). Al Qur’an surat Al Hujuroot ayat 9
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah ALLOH. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya ALLOH mencintai orang-orang yang berlaku adil.”
{Terjemahan Al Qur’an Surat Al Hujuroot [49]:9}
-
2). Al Qur’an surat Al Hujuroot ayat 10
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap ALLOH, supaya kamu mendapat rahmat.”
{Terjemahan Al Qur’an Surat Al Hujuroot [49]:10}
-
3). Al Qur’an surat An Nisaa’ ayat 59
“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah ALLOH dan ta’atilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada ALLOH (Al Qur’an) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada ALLOH dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
{Terjemahan Al Qur’an Surat An Nisaa’[4]:59}
-
Ketiga ayat tersebut saling berkaitan dengan erat. Surat An Nisaa’ ayat 59 berisi perintah untuk tunduk pada ALLOH, Rosul, dan ulil amri (pemerintah). Pembangkangan terhadap ulil amri yang sudah disepakati keabsahannyamerupakan pelanggaran terhadap perintah, dan itu termasuk kepada tindak pidana. Apabila pengingkaran tersebut diikuti dengan langkah-langkah nyata yang menjurus kepada penggulingan pemerintahan yang sah maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemberontakan. Sedangkan surat Al Hujuroot ayat 9 berisi tindakan penyerangan oleh suatu kelompok kepada kelompok yang lain, dan upaya penyelesaiannya berupa penumpasan yang diikuti dengan upaya perdamaian, yang diperkuat oleh surat Al Hujuroot ayat 10.
-
4). Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdulloh bin Umar r.a dari Rosululloh s.a.w beliau bersabda;
“barang siapa yang telah memberikan kepercayaan kepada Imam dengan ke dua tanganya dan sepenuh hatinya maka hendaklah ia menaatinyasesuai dengan kemampuannya. Apabila datang orang lain yang menentang dan melawannya maka pukullah leher orang lain tersebut.”
-
5) hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Arfajah ibn Syuroyh, ia berkata;
Saya mendengar Rosululloh s.a.w bersabda; “barang siapa yang datang kepada kamu sekalian, sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia.”
-
Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Arfajah ibn Syuroyh, ia berkata;
Nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barang siapa yang berkehendak memecah belah urusan umat ini, yang sudah disepakati maka bunuhlah ia dengan pedang dimanapun ia berada.”
-
Dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah merupakan tindakan pidana yang dapat dikenai hukuman.
-
PENGERTIAN PEMBERONTAKAN (AL-BAGHYU)
-
Pemberontakan atau al-baghyu menurut arti bahasa adalah:
“…mencari atau menuntut sesuatu.”
-
Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman ALLOH surat Al A’roof ayat 33:
“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,
{Terjemahan Al Qur’an Surat Al A’roof [7]:33}
-
Dalam pengertian istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab yang redaksinya berbeda.
[1] pendapat Malikiyah
“al-baghyu…adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (ta’wil)
-
Dari definisi tersebut, Malikiyah mengartikan bughat atau pemberontakan sebagai berikut:
“pemberontakan adalah sekelompok kaum Muslimin yang berseberangan dangan al Imam al a’zham (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban dan bermaksud menggulingkannya.
-
[2] pendapat Hanafiyah
Pemberontakan adalah…keluar dari ketaatan kepada Imam (kepala negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar.
-
[3] pendapat Syafi’iyah
Pemberontakan …adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (Imam), dengan menggunakan alasan (ta’wil) yang tidak benar.
-
Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, terlihat adanya perbedaan yang menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam jarimah pemberontakan, tetapi tidak dalam urusan prinsipil. Apabila diambil intisari dari definisi-definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara (Imam) dengan menggunakan kekuatanberdasarkan argumantasi atau alasan (ta’wil).
-
UNSUR-UNSUR JARIMAH PEMBERONTAKAN
-
Dari rangkuman definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah pemberontakan itu ada tiga:
[1] pembangkangan terhadap Kholifah (kepala negara)
[2] pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan
[3] ada niatan yang melawan hukum (Al-Qasdil Jinay)
-
[1] pembangkangan terhadap Kholifah (kepala negara)
Untuk terwujudnya jarimah pemberontakan disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Pengertian membangkang adalah menentang kepala negara dan berupaya untuk menghentikannya, atau menolak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa hak ALLOH dan bisa juga hak individu. Contohnya seperti penolakan untuk membayar zakat, penolakan untuk melaksanakan putusan hakim, seperti hukuman had zina atau hukuman qishosh.
-
Akan tetapi berdasarkan kesepakatan para fuqoha, penolakan untuk tunduk kepada pemerintah yang menjurus kepada kemaksiatan, bukan merupakan pemberontakan, melainkan suatu kewajiban. Hal ini oleh karena ketaatan tidak diwajibkan kecuali dalam kebaikan. Oleh karena itu apabila kepala negara memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syari’at maka tidak ada kewajiban bagi siapapun menaati apayang dia perintahkan.
-
Pembangkangan kadang-kadang ditujukan kepada Kholifah, dan kadang-kadang kepada pejabat yang ditunjuk atau yang mewakilinya. Pejabat-pejabat tersebut antara lain menteri, hakim, atau pejabat-pejabat dibawahnya. Dalam sistem Khilafah, penguasa tertinggi disebut dengan sebutan Kholifah yang diatasnya tidak ada lagi Imam.
-
Pembentukan Khilafah merupakan bagian dari fardhu kifayah, sama halnya dengan pembentukan pengadilan. Dalam hal ini umat memerlukan Kholifah yang menjalankan urusan-urusan agama, membela sunah, menyantuni orang yang teraniaya, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara (umat). Tentu saja seorang Kholifah harus memenuhi syarat-syarat, antara lain: Islam, laki-laki, mukalaf, dan adil. Untuk pembentukan Khilafah yang diakui eksistensinya, bisa ditempuh beberapa cara sebagai berikut:
-
a) dengan cara pemilihan oleh ahlul hilli wal ‘aqdi. Contohnya seperti pengangkatan Abu Bakar sebagai Kholifah setelah wafatnya Rosululloh s.a.w
b) dengan penunjukan langsung oleh Imam terdahulu terhadap orang yang menggantikannya, seperti penunjukkan oleh Kholifah Abu Bakar terhadap sayidina Umar. Dalam perkembangan sejarah Islam, penunjukan oleh seorang Kholifah secara langsung ini banyak terjadi pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, seperti penunjukan Mu’awiyah terhadap anaknya, dan hal ini oleh para ulama dibenarkan.
c) Kholifah terdahulu membentuk majelis permusyawaratan yang terdiri dari orang-orang tetrtentu, dan mereka itulah yang melakukan pemilihan Kholifah yang baru. Contohnya yang dilakukan oleh Kholifah Umar , ketika ia menunjuk enam orang sahabat, yang kemudian mereka bermusyawarah untuk memilih kepala negara. Mereka akhirnya memilih sayidina Utsman bin Affan.
d) dengan cara kudeta atau perebutan kekuasaan yang diumumkan kepada rakyat, sehingga rakyat mengakuinya sebagai pemerintah yang sah. Dalam hak ini, rakyat yang telah mengakui itu wajib taat pada pemerintah yang baru hasil kudeta. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan yang menggempur Abdulloh bin Zubayr dan membunuhnya dan ia menguasai negeri dan penduduknya, sehingga mereka mebai’atnya dan mengakuinya sebagai Kholifah.
-
Apabila Khilafah telah terbentuk dan diakui dengan salah satu dari keempat cara tersebut maka tindakan pembangkangan terhadapnya merupakan suatu tindakan pemberontakan.
-
Meskipun adil merupakan syarat seorang Kholifah, namun menurut mazhab empat dan Syi’ah Zaydiyah, haram hukumnya keluar dari Kholifah yang fasik, walaupun pembangkangan itu dimaksudkan untuk amar ma’ruf nahi munkar. Alasanya adalah karena pembangkangan terhadap Kholifah itu justru mendatangkan akibat yang lebih mungkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Akan tetapi menurut pendapat yang marjuh, apabila seorang Kholifah itu fasik, zalim, dan mengabaikan hak-hak masyarakat maka ia harus diberhentikan dari jabatannya.
-
Para ulama mazhab juga sepakat bahwa memerangi dan menumpas orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah yang sah tidak boleh dilakukan sebelum mereka ditanya tentang sebab pembangkangannya itu. Apabila mereka menyebutkan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar maka Kholifah harus berupaya menghentikan kezaliman tersebut. Setelah itu mereka di ajak untuk patuh kepada Kholifah. Apabila mereka tidak mau kembali, maka mereka diperangi. Ketentuan ini didasarkan kepada firman ALLOH dalam surat Al Hujuroot ayat 9;
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah ALLOH. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya ALLOH mencintai orang-orang yang berlaku adil.”
{Terjemahan Al Qur’an Surat Al Hujuroot [49]:9}
-
Dari tersebut jelaslah bahwa urutan penanganan kasus pemberontakan adalah ishlah, baru disusul dengan penumpasan, bukan sebaliknya.
-
Di atas telah dikemukakan bahwa orang-orang yang keluar atau membangkang itu terdiri atas tiga kelompok. Dua kelompok di antaranya tergolong Hirobah dan satu kelompok lagi tergolong pemberontakan. Kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah yang sah dengan ta’wil dan didukung dengan kekuatan senjata.
-
Adapun yang dimaksud dengan ta’wil adalah suatu pernyataan yang berisi penjelasan tentang sebab-sebab pembangkangan terhadap Kholifah, baik alasan tersebut benar atau tidak. Contoh dari alasan yang tidak benar adalah orang-orang yang menolak membayar zakat, karena zakat itu harus diberikan kepada orang yang doanya dapat menenteramkan jiwa mereka. Alasan tersebut didasarkan kepada firman ALLOH dalam surat at taubah ayat 103:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka…”
{ Terjemahan Al Qur’an Surat at taubah [9]:103}
-
Adapun yang dimaksud dengan kekuatan adalah adanya jumlah yang banyak dari para anggota yang memberontak, atau kekuatan fisik dan senjata, serta dukungan logistik dan dana yang memungkinkan mereka mengadakan perlawanan. Hanabilah mengartikan kekuatan dengan sesuatu (gabungan orang dan senjata) yang untuk menumpasnya dibutuhkan prajurit yang banyak. Syafi’iyah mensyaratkan untuk terwujudnya kekuatan diperlukan seorang pemimpin yang ditaati, karena kekuatan tidak akan sempurna kecuali dengan adany seorang pemimpin. Pendapat Syafi’iyah ini cukup beralasan, karena berapapun anggota dan betapapun kuatnya suatu kelompok tetapi kalau tidak ada pemimpinya maka kelompok tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan. Dengan demikian pengertian kekuatan itu harus berupa gabungan dari unsur personil, senjata, logistik, dan pemimpin.
-
Adapun orang yang keluar dari Kholifah tanpa argumentasi dan tanpa kekuatan, dianggap sebagai perampok. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Imam Ahmad. Demikian pula orang yang keluar dengan disertai argumentasi, tetapi tanpa kekuatan, menurut pendapat yang rajih di kalangan mazhab Hanbali, tidak termasuk pemberontakan. Akan tetapi menurut sebagian fuqoha Hanabilah, orang yang keluar dari Khilafah disertai dengan argumentasi meskipun tanpa kekuatan termasuk pemberontak.
-
[2] pembangkangan dilakukan dengan kekuatan
-
Agar tindakan pembangkangan dianggap sebagai pemberontakan, disyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan pengerahan kekuatan. Apabila sikap tersebut tidak disertai dengan penggunaan kekuatan maka hal itu tidak dianggap sebagai pemberontakan. Contohnya : keengganan untuk membai’at seorang Kholifah setelah ia didukung oleh mayoritas Muslimin, walaupun ia mengajak orang lain untuk memecat Kholifah tersebut, dan tidak tunduk kepadanya; atau menolak melaksanakan kewajiban tetapi baru sebatas ajakan semata. Dalam sejarah misalnya sayidina Ali menolak untuk membaiat Abu Bakar, walaupun kemudian ia membaiatnya. Demikian pula Sa’ad bin Ubadah tidak mau membaiat Abu Bakar, sampai ia meninggal. Contoh lain seperti pembangkangan kelompok Khowarij dari pemerintahan sayidina Ali. Mereka tidak dianggap sebagai pemberontak, sampai ia mewujudkan sikapnya itu dengan menggunakan kekuatan. Jadi apabila baru sebatas ide, sikep tersebut belum termasuk pemberontakan.
-
Pemberontakan menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad dimulai sejak digunakannya kekuatan secara nyata maka pembangkangan itu belum diatur sebagai pemberontakan, dan mereka diperlakukan sebagai orang yang adil. Apabila baru dalam tahap penghimpunan kekuatan saja, maka tindakan mereka belum dianggap sebagai pemberontakan, melainkan hanya dikatagorikan sebagai ta’zir. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mereka itu sudah dianggap sebagai pemberontak. Hal ini karena menuruh Imam Abu Hanifah, pemberontakan itu sudah dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap Kholifah.
-
Di atas telah dikemukakan bahwa sebelum dilakukan penyerangan terhadap para pembangkang, perlu dilakukan pendekatan dan dialog, guna mengetahui sebab pembangkangan itu. Hal itu pernah dilakukan Kholifah Ali ketika terjadi perang Jamal. Kholifah Ali mengirim utusan untuk mengadakan pendekatan terhadap penduduk Basroh sebelum terjadinya perang Jamal, dan memerintahkan pada para sahabat untuk tidak memulai pertempuran.
-
Tindakan pendekatan dan dialog serta ajakan untuk patuh kepada Imam perlu dilakukan, karena tujuan penumpasan adalah untuk mencegah, bukan membunuh mereka. Dengan demikian apabila dengan ucapan dan dialog mereka dapat patuh kembali kepada Kholifah, tidak perlu diadakan penumpasan atau pertempuran. Akan tetapi apabila mereka tidak mau surut dari niatnya bahkan mulai melakukan tindakan-tindakan kekerasan maka tidak ada jalan lain kecuali menumpasnya. Apabila telah meletakkan senjata atau menyerah maka mereka tidak boleh diperangi lagi.
-
Harta milik para pemberontak menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi’i menjadi hak miliknya dan tidak boleh dirampas. Imam Malik mengecualikan senjata boleh dirampas, sedangkan Imam Syafi’i membolehkan perampasan harta dalam keadaan darurat.
-
[3] adanya niat melawan hukum
-
Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan adanya niat yang melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan Kholifah atau tidak menaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari Kholifah, atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan maka perbuatan pembangkang itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan.
-
Untuk bisa dianggap keluar dari Kholifah, disyaratkan pelaku bermaksud untuk menggulingkan Kholifah, atau tidak menaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh syaro’. Dengan demikian apabila niat atau tujuan pembangkangannya itu untuk menolak kemaksiatan, pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak. Apabila seorang pembangkang melakukan jarimah – jarimah sebelum mugholabah (penggunaan kekuatan) atau setelah selesainya pemberontakan maka disini tidak perlu adanya niat untuk memberontak, karena dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, melainkan sebagai jarimah biasa.
-
-
SUMBER
-
Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika.

About ngobrolislami

hamba ALLAH
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s