QASAMAH SEBAGAI PEMBUKTIAN UNTUK TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

[1] DEFINISI QASAMAH
Qasamah dalam arti bahasa adalah:
Al husnu wal jamaal yang artinya bagus dan indah
Al yamiin yang artinya sumpah
Menurut arti istilah, qasamah di definisikan sebagai berikut:
“adapun yang dimaksud qasamah disini adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan.

Hanafiyah mendefinisikan qasamah sebagai berikut:
Dalam istilah syara’, qasamah digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah swt karena adanya sebab tertentu, dengan bilanhan tertentu, untuk orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa qasamah adalah sumpah yang diulang-ulang. Hanya saja siapa saja yang bersumpah masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, sumpah dilakukan oleh penduduk tempat ditemukannyakorban, sedangkan jumhur ulama menyatakan sumpah dilakukan oleh keluarga korban. Atas dasar itu, abdul qadir audah dan juga Wahbah Zuhaili membuat definisi yang merangkum kedua pendapat tersebut dengan mengatakan:
“Arti qasamah menurut istilah para fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang di dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan, yang dilakukan oleh wali (keluarga si terbunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.

[2] DASAR HUKUM DI SYARIATKANNYA QASAMAH
Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang berlaku pada zaman jahiliah. Setelah Islam datang, Nabi mengakui dan menetapkannya (qasamah) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk tindak pidana pembunuhan. Hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Salamah;
“Dari Abi Salamah ibn Abdurrahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw kelompok Anshar, bahwa sesungguhnya dari Nabi saw menetapkan qasamah (sebagai alat bukti) sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah
{Hadis Riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa’i}

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahl ibn Abi Hatsmah;
“Dari Sahl ibnu Abi Hatsmah ia berkata: “Abdullah ibn Sahal dan Muhaishah ibn Mas’ud pergi ke Khaibar yang waktu itu dalam keadaan damai; kemudian keduanya berpisah. Setelah itu Muhaishah mendatangi Abdullah ibn Sahal yang mati dengan berlumuran darah, lalu ia menguburkannya, setelah itu ia kembali ke Madinah. Abdurrahman ibn Sahal, dan Muhaishah serta Huwaishah keduanya anak ibn Mas’ud, pergi manghadap Nabi saw. Maka Abdurrahman memulai pembicaraan, tetapi Nabi berkata: panggillah orang yang lebih tua umurnya darimu, dan dialah yang berbicara mewakili kaummu maka Abdurrahman diam, dan berbicaralah dua orang saudara (Muhaishah dan Huwaishah). Nabi kemudian berkata: ‘apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak terhadap pembunuh saudaramu?’ mereka berkata: ‘bagaimana kami bersumpah, padahal kami tidak menyaksikan dan tidak pula melihat (peristiwa pembunuhan tersebut)?’ Nabi berkata: ‘kalian bisa meminta kepada kaum Yahudi (Khaibar) untuk bersumpah limapuluh kali.’ Mereka berkata lagi: ‘bagaimana kami akan menerima sumpah dari kaum kafir?’ akhirnya Nabi membayar diat untuk si korban dari harta Nabi sendiri.”
{Hadis Riwayat Jama’ah}

Dari kedua hadis tersebut jelaslah bahwa qasamah pernah dilaksanakan oleh Nabi, meskipun pada awalnya qasamah itu merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang arab zaman jahiliah, ketika mereka menghadapi kasus pembunuhan yang tidak ada bukti-bukti, baik saksi maupun pengakuan. Atas dasar hadis-hadis tersebut, jumhur ulama, seperti ulama mazhab empat, Zahiriyah, dan Syi’ah berpendapat bahwa qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang sah dan diakui untuk tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi, beberapa fuqaha yang lain, seperti Salim ibn Abdullah, Abu Qalabah, Umar ibn Abdul Aziz, al Hakam ibn Utaibah, Qatadah, Sulaiman ibn Yasar, Ibrahim ibn Aliyah, dan Muslim ibn Khalid berpendapat bahwa qasamah tidak boleh dijadikan alat bukti untuk tindak pidana pembunuhan. Alasannya adalah qasamah menyimpang dari prinsip-prinsip pokok Syari’at Islam, yang meliputi berikut ini.

Seseorang tidak boleh bersumpah kecuali atas apa yang ia ketahui secara pasti dan ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sedangkan dalam qasamah, wali korban sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pembunuhan, karena tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka (keluarga korban).

Pembuktian dan keterangan adalah pihak penuntut, sedangkan sumpah adalah hak terdakwa.

Mengenai hadis Sahal yang digunakan sebagai dalil oleh kelompok pertama, kelompok kedua ini tidk menganggapnya saebagai dalil untuk qasamah, melainkan sekedar upaya memperlunak kebiasaan-kebiasaan zaman jahiliah, untuk kemudian dibatalkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit.

Alasan dari kelompok kedua ini dibantah oleh kelompok pertama dengan argumentasi, bahwa qasamah ditetapkan berdasarkan hadis yang khusus, sehingga tidak bisa dibatalkan dengan dalil yang umum, melainkan justru men-takshis-kannya. HAL ini dimaksudkan untuk memelihara keselamatan jiwa dan sebagai pencegahan terhadap pelaku (pelanggaran hukum).

[3] TUJUAN DISYARIATKANNYA QASAMAH
Qasamah disyariatkan dalam rangka memelihara jiwa, sehingga dalam keadaan bagaimanapun pembunuhan itu harus tetap diselesaikan, dibuktikan, dan ditetapkan hukumannya. Dengan demikian qasamah merupakan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan suatu kasus pembunuhan, dimana tidak terdapat bukti berupa saksi atau pengakuan.

Dalam rangka memelihara jiwa ini, Imam Ahmad berpendapat bahwa seseorang yang meninggal akibat berdesak-desakan dalam shalat atau tawaf, diatnya tetap harus dibayar dari baitul mal, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi dalam hadis Sahal yang telah dikemukakan di atas. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sayidina Umar dan sayidina Ali. Diriwayatkan oleh sa’id dari ibrahim bahwa seseorang terbunuh didalam kerumunan manusia yang berdesak-desakan di Arafah. Kemudian keluarganya datang menghadap Umar, lalu Umar berkata: “buktikan siapa yang membunuhnya?” maka berkata sayidina Ali: “Ya amirul mukminin tidak akan dialirkan darah seorang Muslim, andaikata saya tahu siapa pembunuhnya, kalau tidak maka bayarlah diatnya dari baitul mal!”

Menurut Hanafiah, qasamah disyariatkan untuk menanggulangi kelalaian warga tempat ditemukannya korban dalam menjaga dan memelihara wilayahnya dari tindakan-tindakan kriminal yang ditakutkan, baik oleh penduduk setempat maupun oleh pihak luar. Akibat kelalaian mereka dalam mengamankan wilayahnya, mereka dibebani kewajiban harus melakukan qasamah dan sekaligus membayar diat, karena menurut Imam Abu Hanifah, mereka baik sebagai individu maupun kelompok dianggap membunuh korban, karenanya mereka harus bertanggung jawab.

[4] PENGGUNAAN QASAMAH
Para ulama sepakat bahwa qasamah hanya digunakan untuk tindak pembunuhan, bukan yang lainnya. Hanya saja mengenai kapan digunakannya qasamah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, qasamah digunakan apabila pelaku (pembunuh) tidak diketahui. Apabila pelakunya diketahui maka pembuktiannya tidak menggunakn qasamah, melainkan menggunakan cara-cara pembuktian biasa.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad qasamah digunakan apabila pelaku (pembunuh) diketahui karena ada tanda dan petunjuk yang mengarah kepadanya. Apabila pembunuh tidak diketahui maka menurut mereka (jumhur) qasamah tidak dapat diberlakukan.

Qarinah atau petunjuk (Al-Lauts) didefinisikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i sebagai berikut.

Lauts adalah suatu keadaan yang timbul dari dugaan yang kuat atas kebenaran penuntut, atau lauts adalah suatu qarinah (petunjuk) yang masuk ke dalam hati tentang kebenaran penuntut.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa lauts adalah suatu petunjuk yang memperkuat dugaan penuntut bahwa seseorang betul membunuh korban. Contohnya, seperti adanya jasad korban dihalaman rumah musuhnya, atau terlihatnya tersangka di dekat kepala korban, dan ditangannya ada pisau yang terhunus.

Menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang marjuh (lemah), lauts adalah permusuhan yang nyata antara korbn dengan terdakwa. Contohnya seperti permusuhan kaum Anshar dengan Yahudi Khaibar, atau antara pencuri dengan polisi yang menangkapnya. Sedangkan menurut riwayat yang rajih (kuat), lauts adalah suatu yang memperkuat dugaan tentang kebenaran tuduhan penuntut. Contohnya sepperti permusuhan yang telah disebutkan tadi, atau seperti bercerai-berainya sekelompok orang dari tempat terbunuhnya korban, atau ditemukannya seseorang didekat korban, dan ia memegang pisau yang berlumuran darah.

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil intisari bahwa qasamah menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i diberlakukan apabila pelaku pembunuhan diketahui tetapi tidaka ada bukti yang kuat bahwa daialah yang membunuh korban. Namun demikian, ada lauts (petunjuk) yang memperkuat bahwa dialah pembunuhnya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa qasamah menurut mereka (Imam Malik dan Imam Syafi’i) digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, qasamah digunakan apabila jasad korban ditemukan ditempat tertentu tetapi pelakunya sama sekali tidak diketahui. Karena itu, qasamah diberikan kepada penduduk tempat ditemukannya korban untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan. Akan tetapi, mereka tetap dibebani kewajiban membayar diat, karena pembunuhan terjadi akibat keteledoran dan kelalaian mereka dalam menjaga keamanan wilayahnya.

[5] SYARAT-SYARAT QASAMAH
Qasamah tidak bisa digunakan sebagai alat bukti kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Kematian yang dialami oleh korban merupakan akibat tindak pembunuhan, baik karena pelukaan, pemukulan, pencekikan, maupun lainnya. Apabila tidak ada bekas-bekas atau tanda-tanda pembunuhan maka tidak ada qasamah dan tidak ada diat.

Jumhur ulama selain Hanafiah mensyaratkan adanya lauts atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku pembunuhan, seperti ditemukannya jasad korban di halaman rumah musuhnya. Apabila tidak ada lauts maka tidak ada qasamah. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya lauts, melainkan cukup ditemukannya mayat dan ada bekas pembunuhan.

Hanafiyah mensyaratkan terdapatnya sebagian besar dari jasad korban di tempat kejadian. Apabila yang ditemukan hanya satu anggota badan saja, tidak ada qasamah dan tidak ada diat. Apabila terdapat separuh badan berikut kepalanya maka berlaku qasamah dan diat. Akan tetapi, apabila hanya ditemukan kepalanya saja maka tidak ada qasamah dan tidak ada diat. Sedangkan ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pembunuh tidak diketahui. Apabila pembunuh diketahui maka tidak ada qasamah. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad untuk diberlakukannya qasamah, justru pembunuh harus diketahui berdasarjan adanya petunjuk (lauts). Apabila pembunuh tidak diketahui maka qasamah tidak dapat digunakan.

Keluarga korban mengajukan tuntutannya kepada tersangka.

Tuntutan yang diajukan keluarga korban tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya sebagian wali (keluarga) menuntut bahwa pembunuhnya A, tetapi keluarga yang lain menyatakan bahwa pembunuhnya B. Jika pertentangan dalam tuntutan itu terjadi maka qasamah tidak bisa digunakan.

Tersangka mengingkari perbuatan pembunuhan tersebut. Apabila pelaku pembunuhan mengakui prbuatannya maka qasamah tidak dapat digunakan, karena sudah ada alat bukti pengakuan.

Imam Abu Hanifah mensyaratkan adanya permintaan agar kasus pembunuhan tersebut dibuktikan dengan qasamah. Hal ini karena qasamah itu merupakan sumpah dan sumpah adalah hak penuntut yang dapat dipenuhi dengan permintaannya. Itulah sebabnya dalam qasamah, kesempatan pertama diberikan kepada keluarga korban, karena sumpah adalah hak mereka. Mereka berhak memilih dan menentukan orang-orang yang diduga sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan meminta keluarga mereka yang baik-baik untuk bersumpah.

Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan bahwa tempat mayat korban ditemukan adalah milik seseorang atau dalam kekuasaan seseorang. Apabila tempat (tanah) tersebut bukan milik seseorang atau bukan dalam kekuasaan seseorang maka tidak ada qasamah dan tidak ada hukuman diat. Apabila mayat korban berada di tempat yang digunakan untuk kepentingan umum maka tidak wajib qasamah, tetapi diat wajib dibayar dari baitul mal.

[6] CARA PELAKSANAAN QASAMAH
Qasamah adalah suatu cara pembuktian dengan menggunakan sumpah yang dilakukan (diucapkan) oleh lima puluh orang. Akan tetapi kepada siapa sumpah itu diberikan pertamakali, apakah kepada penuntut atau terdakwa, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Hanafiyah, sumpah diberikan pertamakali kepada terdakwa, yaitu penduduk tempat ditemukannya mayat korban. Hal ini karena sumpah itu harus dilakukan oleh terdakwa yang dipilih dan ditunjuk oleh keluarga korban. Penuntut (keluarga korban) memilih orang-orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan, dan mereka sebanyak lima puluh orang, masing-masing bersumpah, dengan mengatakan:
“Demi Allah, saya tidak membunuhnya, dan saya tidak tahu siapa pelaku pembunuhan itu.”

Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan Muslim (Muttafaq Alaih):
Dan didalam riwayat Muttafaq Alaih: maka Nabi berkata kepada mereka (Muhaishah dan Huwaishah): “kamu sekalian harus mendatangkan saksi atas orang yang membunuhnya.” Mereka berkata: “kami tidak memiliki saksi.” Nabi berkata: “kalau begitu mereka (penduduk setempat) harus bersumpah.” Mereka berkata: “kami tidak suka dengan sumpahnya orang Yahudi” maka Nabi tidak mau membatalkan kasus pembunuhan tersebut, dan akhirnya Nabi membatar diat sebanyak 100 ekor unta yang diambil dari unta zakat.

Apabila mereka (penduduk setempat) mau bersumpah maka diputuskan mereka harus membayar diat kalau pembunuhnya sengaja, dan apabila pembunuhnya tidak sengaja (al-Khata’) maka diat dibebankan kepada keluarga penduduk setempat. Apabila mereka tidak mau (enggan) bersumpah maka mereka ditahan (dipenjara) sampai mereka mau bersumpah.

Menurut Malikiyah, suafi’iyah, dan Hanabilah serta Dawud Azh-Zhahiri, qasamah pertamakali diberikan kepada keluarga korban. Mereka bersumpah lima puluh kali atau lima puluh orang yang menyatakan baha mereka (terdakwa) telah membunuh korban. Lafaz sumpah bisa dengan:
“Demi Allah, yang tidak ada tuhan kecuali dia, yang mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.”

Sumpah disyaratkan harus mantap dan pasti yang menyatakan bahwa tersangka melakukan pembunuhan itu sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, ia melakukannya dengan sengaja atau karena kesalahan (tidak sengaja).

Pendapat jumhur ini didasarkan pada hadis Sahl ibn Abi Hatsmah, yang didalamnya disebutkan:
Nabi berkata: “apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak atas orang yang membunuh teman kalian…”

Hadis ini menjelaskan bahwa kesempatan pertama untuk melakukan qasamah (bersumpah) diberikan kepada keluarga korban, bukan terdakwa.

Apabila para penuntut (keluarga korban) tidak mau bersumpah maka terdakwa diberi kesempatan untuk bersumpah sebanyak limapuluh kali sumpah. Kalau ia (tersangka) mau bersumpah maka ia dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Syarat-syarat untuk sumpahnya tersangka ini sama dengan syarat-syarat sumpahnya penuntut, yaitu sumpah harus mantap dan pasti bahwa ia tidak melakukan pembunuhan. Misalnya dalam sumpahnya ia mengatakan:
“Demi Allah, saya tidak membunuhnya, dan saya tidak turut serta dalam membunuhnya, juga tidak melakukan perbuatan yang menjadi sebab kematiannya, serta tidak menjadi sebab, dan tidak menjadi pembantu atas kematiannya.”

Apabila para penuntut tidak mau bersumpah dan mereka tidak menerima sumpahnya terdakwa maka para tersangka dibebaskan dari hukuman, dan diat dibayar oleh negara dari baitul mal menurut pendapat Imam Ahmad. Akan tetapi, ulama yang lain berpendapat dalam hal ini tidak ada diat.

Apabila para terdakwa menolak untuk bersumpah maka menurut satu pendapat didalam mazhab Hanbali, mereka harus ditahan, tetapi menurut pendapat lain tidak. Menurut Imam Malik, mereka (terdakwa) harus ditahan selama satu tahun. Apabila mereka tidak mau bersumpah juga maka mereka dibebaskan. Sedangkan Imam Syafi’i, apabila terdakwa menolak untuk bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada para penuntut. Apabila mereka (penuntut) tidak mau bersumpah juga maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Akan tetapi apabila mereka (penuntut) mau bersumpah maka hukuman diterapkan kepada terdakwa.

Di atas telah dikemukakan bahwa sumpah dalam qasamah dilakukan oleh lima puluh orang. Menurut Imam Syafi’i, mereka (kelima puluh orang tersebut) terdiri atas semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk istri dan anak perempuan. Di dalam mazhab Hanbali ada dua pendapat. Pertama, sumpah dilakukan ahli waris laki-laki saja, baik dzawil furudh maupun ‘ashabah. Sumpah yang lima puluh itu dibagi sesuai dengan jumlah (banyaknya) ahli waris, tetapi tanpa pecahan. Kalau jumlah ahli warisnya sepuluh orang maka masing-masing ahli waris harus bersumpah sebanyak lima kali. Kedua, sumpah dilakukan oleh ahli waris ‘ashabah saja. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik. Hanya saja Imam Malik membedakan antara pembunuhan karena kesalahan dan pembunuhan sengaja. Dalam pembunuhan karena kesalahan, sumpah dilakukan oleh semua ahli waris korban, baik dzawil furudh maupun ‘ashabah. Sedangkan dalam pembunuhan sengaja, sumpah hanya dilakukan oleh ‘ashabah saja.

Menurut Imam Abu Hanifah, qasamah hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Anak kecil dan orang gila tidak dibebani kewajiban melakukan qasamah, walaupun korban ditemukan diatas tanah miliknya dalam hal ini qasamah dibebankan kepada keluarganya (‘aqilah). Demikian pula perempuan tidak dibebani kewajiban qasamah, kecuali apabila korban ditemukan di rumahnya, dan tidak ada orang lain di dalamnya selain dia.

Sebagai akibat hukum dilaksanakannya qasamah adalah diwajibkannya diat, apabila pembunuhnya karena kekeliruan atau menyerupai sengaja. Ketentuan ini disepakati oleh para ulama. Apabila pembunuhnya sengaja maka hukuman yang harus dijatuhkan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik, dan qaul qadim dari mazhab Syafi’i, serta Imam Ahmad, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman diat, baik pembunuhnya sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut pendapat Achmad Wardi Muslich, pembuktian dengan qasamah merupakan suatu terobosan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang tidak terdapat alat-alat bukti yang lazim, seperti saksi atau pengakuan. Karenanya hukuman yang tertinggi cukup dengan diat bukan dengan qishash.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: PERSAKSIAN SEBAGAI PEMBUKTIAN UNTUK TINDAK PIDANA ATAS JIWA, BUKAN JIWA, DAN JANIN

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: PERSAKSIAN SEBAGAI PEMBUKTIAN UNTUK TINDAK PIDANA ATAS JIWA, BUKAN JIWA, DAN JANIN

Pengertian kesaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:
“persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membutika suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan”

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.

Dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunah. Dalam Al-Qur’an antara lain tercantum dalam:

Surat Al Baqarah ayat 282
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”
{Terjemah Qur’an surat Al Baqarah ayat 282}

Surat Ath Thalaaq ayat 2
“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”
{Terjemah Qur’an surat Ath Thalaaq}

Sumber dari sunah antara lain tercantum dalam hadis Amr ibn Syu’aib:
Dari Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa anaknya muhaishah yang paling kecil diketemukan terbunuh di pintu khaibar maka rasulullah saw bersabda;
“ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti saya berikan kepadamu tambang untuk mengqishash-nya..
{Hadis Riwayat Nasa’i}

Dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pelukaan (penganiayaan), para fuqaha membedakan antara jarimah yang hukuman nya badaniah, seperti qishash, dera, dan lain-lain dengan jarimah yang hukumanya maliah, seperti diat atau ganti rugi.

Jarimah yang hukumannya badaniah
Jarimah yang hukumannya badaniah ada kalanya qishash ada kalanya ta’zir. Untuk jarimah yang hukumannya qishash, menurut jumhur fuqaha, pembuktiannya harus dengan dua orang saksi laki-laki, dan tidak boleh dengan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, atau seorang saksi laki-laki ditambah sumpahnya korban. Ketentuan ini berlaku baik dalam qishash jiwa maupun bukan jiwa, kecuali pendapat Imam Malik. Menurut Imam Malik pembuktian dengan dua orang saksi laki-laki hanya berlaku dalam qishash atas jiwa saja. Adapun untuk qishash atas bukan jiwa, pembuktiannya bisa dengan seorang saksi laki-laki dan sumpahnya korban, dengan menggunakan dasar istihsan. Sedangkan menurut Imam al auza’i dan az zuhri, pembuktian untuk jarimah yang hukumannya maliah, yaitu bisa dengan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan.

Untuk jarimah yang hukumannya ta’zir badaniah bersama-sama dengan qishash maka pembuktiannya sama dengan jarimah yang mewajibkan hukuman qishash. Adapun jarimah yang mewajibkan hukuman ta’zir badaniah tanpa qishash maka menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, pembuktiannya sama dengan jarimah yang hukumannya qishash, yaitu harus dengan dua orang saksi laki-laki yang adil. Hal ini karena hukuman badan itu merupakan hukuman yang cukup mengkhawatirkan, sehingga pembuhktian harus hati-hati. Sedangkan menurut Imam Malik, untuk pembuktian jarimah qishash selain jiwa bisa dengan saksi laki-laki dan sumpahnya korban, dan hukuman yang dijatuhkan disamping qishash ditambah dengan hukuman ta’zir. Menurut Imam Abu Hanifah, untuk membuktikan jarimah yang hukumannya ta’zir bisa digunakan dua saksi laki-laki yang salah satunya adalah korban, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Bahkan menurut kedua muridnya dalam kasus ini, pembuktiannya cukup dengan seorang saksi laki-laki yang adil, atau dengan persaksian penuntut (korban) ditambah dengan keengganan bersumpahnya terdakwa, atau bahkan cukup dengan pengetahuan hakim (‘ilmul qadhi).

Jarimah yang hukumannya maliah
Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad pembuktian untuk jarimah yang hukumannya maliah, seperti diat atau ganti rugi, bisa dengan dua orang saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpahnya penuntut (korban) atau keengganan bersumpahnya terdakwa. Malikiyah berbeda pendapatnya dengan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Mereka (Malikiyah) membolehkan pembuktian untuk jarimah yang hukumannya maliah dengan saksi dua orang wanita di tambah dengan sumpahnya penuntut, sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad tidak membolehkannya. Alasan mereka (Malikiyah) adalah bahwa dua orang perempuan dapat menggantikan seorang laki-laki dalam kedudukannya sebagai saksi dalam masalah harta benda. Karena itu maka dalam hukuman maliah dua orang perempuan juga bisa digunakan sebagai saksi untuk pembuktian tindak pidananya. Sedangakan menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, pembuktian tindak pidana yang hukumannya maliah dapat digunakan dua orang saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Mereka tidak membolehkan digunakannya seorang saksi laki-laki ditambah dengan sumpah atau dua orang perempuan ditambah dengan sumpah, karena hal itu berarti menambah-nambah nas yang tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 282. Disamping itu, rasulullah saw menyatakan dalam hadisnya;
…Dan diriwayatkan oleh al baihaqi dengan sanad yang sahih:
“keterangan (saksi) adalah hak penuntut, sedangkan sumpah adalah haknya terdakwa (orang yang ingkar).”

Ibnu Al Qayyim berpendapat bahwa tindak pidana yang hukumannya maliah dapat dibuktikan dengan seorang saksi tanpa diperkuat dengan sumpah, apabila hakim mempercayai dan meyakini keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut. Apabila hakim tidak meyakini keterangan saksi, karena keterangannya meragukan maka hakim dapat menolaknya.

Para fuqaha secara umum juga membolehkan pembuktian dengan seorang saksi laki-laki atau seorang perempuan dalam keadaan darurat baik untuk membuktikan substansi tindak pidana itu sendiri atau pengaruh dan akibat dari tindak pidana tersebut. Contoh untuk bagian pertama seperti kesaksian seorang guru atas jarimah yang terjadi di lingkungan sekolah oleh anak-anak. Sedangkan contoh untuk bagian kedua seperti kesaksian seorang dokter bahwa pemukulan mengakibatkan hilangnya manfaat salah satu anggota badan korban.

Pada akhirnya, kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya keyakinan hakim. Apabila keterangan para saksi tidak seragam, atau bahkan bertentangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain maka kesaksian yang demikian tentu saja meragukan dan hakim sebagai pengambil keputusan tentu tidak yakin dan menolak kesaksian tersebut.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: PENGAKUAN SEBAGAI PEMBUKTIAN UNTUK TINDAK PIDANA ATAS JIWA, BUKAN JIWA, DAN JANIN

Pengakuan (Al Iqraar) menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara’, pengakuan didefinisikan sebagai berikut:
“Pengakuan menurut syara’ adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.”

Dasar hukum tentang iqraar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-Qur’an, Sunah dan Ijma’. Adapun sumber dari Al-Qur’an tercantum dalam:

Surat An-Nisaa ayat 135
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.”
{Terjemah Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 135}

Penyaksian seseorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya.

Surat Ali Imran ayat 81:
Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya” . Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” Mereka menjawab: “Kami mengakui”. Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu”.
{Terjemah Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 81}

Sumber hukum dari Sunah terdapat dalam hadis Ma’iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al ‘Asif, dan ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam bab zina. Dalam hadis Al ‘Asif Nabi bersabda:
“…dan pergilah kamu hai Unaisuntuk memeriksa isterinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia.” (Muttafaq Alaih)

Disamping Al-Qur’an dan Sunah, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seorang yang berakal sehat tidak melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana, termasuk jarimah qishash dan diat.

Pengakuan hanya berlaku untuk orang yang bersangkutan dan tidak berlaku untuk orang lain. Apabila A mengaku membunuh B dengan dibantu oleh C, tetapi C mengingkarinya maka pengakuan itu hanya berlaku untuk A, dan tidak berlaku untuk C. Ketentuan ini didasarkan pada Sunah Fi’liah berkaitan dengan jarimah zina:

Dari Sahl ibnu Sa’ad bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi saw. Kemudia ia mengatakan bahwa ia telah berzina dengan seorang perempuan yang ia sebutkan namanya. Nabi saw kemudian mengutus seorang sahabat untuk memanggil perempuan tersebut. Nabi kemudian bertanya kepada perempuan tersebut mengenai apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, tetapi perempuan tersebut mengingkarinya. Akhirnya, Nabi menghukum laki-laki tersebut dan membebaskan perempuan yang tidak mengaku.
{HR. Ahmad dan Abu Dawud}

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Berbagai aspek yang berkaiyan dengan tindak pidana pembunuhan misalnya, seperti caranya, alatnya, motifnya, tempat dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Apabila pengakuan hanya globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.

Kejelasan dan rincian dari pengakuan tersebut didasarkan kepada Sunah Rasulullah saw ketika beliau menginterogasi Ma’iz yang mengaku berzina dan mengulangi pengakuannya itu sebanyak empat kali. Dalam interogasinya Nabi menanyakan;
“Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau hanya memandangnya?”
Ma’iz menjawab;
“Tidak ya Rasulullah.”
{Hadis Riwayat Bukhari}

Disamping itu syarat yang lain untuk sah nya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak di paksa. Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari orang gila atau hilang akalnya, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

Apabila orang yang menyatakan pengakuan menarik kembali pengakuannya maka penarikan dan pencabutan pengakuan tersebut dapat diterima apabila tindak pidana yang tadinya diakuinya itu berkaitan dengan hak Allah yang gugur karena adanya syubhat. Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan hak manusia atau hak Allah yang tidak gugur karena syubhat, seperti zakat dan kifarat maka penarikan atau pencabutan pengakuan tersebut tidak dapat diterima. Apabila seseorang mengaku berbuat zina tetapi kemudian ia menarik pengakuannya maka ia tidak dituntut karena pengakuannya itu. Akan tetapi apabila ia mengaku membunuh orang atau melukainya, kemudian ia mencabut pengakuannya maka ia tetap dituntut, karena tindakan yang dilakukannya berkaitan dengan hak manusia yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan kerelaan pemiliknya.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: PEMBUKTIAN UNTUK TINDAK PIDANA ATAS JIWA, BUKAN JIWA, DAN JANIN


Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut.

Pertama, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian jarimah qishash dan diat dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian yaitu
1. pengakuan (Al Iqraar)
2. persaksian (Asy Syahaadah)
3. Al Qasaamah

Kedua, menurut sebagian fuqaha seperti ibnu Al Qayyim dari mazhab hanbali, untuk pembuktian jarimah qishash dan diat digunakan empat cara (alat) pembuktian:
1. pengakuan
2. persaksian
3. al qasaamah
4. qarinah

Ketiga alat bukti tersebut selain Al Qasaamah (pengakuan, persaksian, dan qarinah) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam jarimah-jarimah hudud. Perbedaan pendapat antar para ulama tersebut, hanya dalam alat bukti yang keempat yaitu qarinah.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: HUKUMAN UNTUK TINDAK PIDANA ATAS JANIN

Hukuman untuk tindak pidana atas janin berbeda-beda sesuai dengan perbedaan akibat dari perbuatan pelaku. Akibat tersebut ada lima macam:

1. GUGURNYA KANDUNGAN DALAM KEADAAN MENINGGAL
Apabila janin gugur dalam keadaan meninggal, hukuman bagi pelaku adalah diat janin, yaitu ghurrah (hamba sahaya) yang nilainya lima ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada sunah fi’liah atau keputusan Nabi s.a.w:
“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: dua orang perempuan dari kabilah Hudzail berkelahi, kemudian salah seorang diantara keduanya melempar yang lainnya dengan batu, lalu ia membunuhnya dan membunuh bayi (janin) yang ada dalam perutnya. Mereka kemudian mengadukan hal itu kepada Rasulullah s.a.w maka Rasulullah memutuskan, bahwa diat untuk janinnya adalah ghurrah hamba sahaya laki-laki (‘abd) atau perempuan (amat) dan Nabi juga memutuskan diat untuk perempuan (ibunya) dibebankan kepada keluarganya (si pembunuh) dan diwarisi oleh anaknya dan orang yang beserta dia (ahli warisnya)…
{Muttafaq Alaih}

Ghurrah menurut arti asalnya adalah khiyar (pilihan). Hamba sahaya disebut ghurrah karena ia merupakan harta pilihan. Dalam praktiknya ghurrah (hamba) ini dinilai dengan lima ekor unta, atau yang sebanding dengan itu, yaitu lima puluh dinar, atau limaratus dirham menurut hanafiyah, atau enam ratus dirham menurut jumhur ulama.

Ghurrah baik berlaku untuk janin laki-laki maupun janin perempuan. Perhitungannya adalah untuk janin laki-laki seperduapuluh diat laki-laki, dan untuk janin perempuan sepersepuluh diat kamilah untuk perempuan. Hasilnya tetap sama yaitu lima ekor unta, karena diat perempuan adalah separuh diat laki-laki.

Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana dikemukakan oleh malikiyah, diatnya diperberat (mughalladzah), yaitu harus dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri dengan tunai. Sedangkan untuk tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan kesalahan atau menyerupai sengaja, diatnya diperingan (mukhaffafah), yaitu bisa dibayar oleh ‘aqilah (keluarga) atau bersama-sama dengan pelaku.

Apabila janin yang gugur itu kembar dua atau tiga dan seterusnya maka diatnya juga berlipat. Apabila janinnya dua, hukumannya dua ghurrah atau dua kali lima ekor, yaitu sepuluh ekor unta. Kalau ibu meninggal setelah dilaksanakannya hukuman, maka disamping ghurrah, pelaku juga dikenakan diat untuk ibu yaitu limapuluh ekor unta.

2. GUGURNYA JANIN DALAM KEADAAN HIDUP TETAPI KEMUDIAN MENINGGAL AKIBAT PERBUATAN PELAKU
Apabila janin gugur dalam keadaan hidup tetapi kemudian ia meninggal akibat perbuatan pelaku, menurut pendapat ulama yang menyatakan adanya kesengajaan, hukumannya adalah qishash. Akan tetapi bagi ulama yang berpendapat tidak ada kesengajaan dalam tindak pidana atas janin, melainkan hanya syibhul ‘amd, hukuman bagi pelaku adalah diat kamilah. Demikian pula menurut pendapat kedua dari kelompok yang menyatakan adanya kesengajaan (sebagian malikiyah) dan tindak pidana yang terjadi karena kesalahan, hukumannya juga adalah diat kamilah. Pervedaan antara diat sengaja dan menyerupai sengaja serta kekeliruan, bukan dalam jumlah untanya, melainkan pada sifatnya, yaitu diperberat (mughalladzah) dan diperingan (mukhaffafah).

Diat kamilah untuk janin berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya. Untuk diat laki-laki berlaku diat laki-laki yaitu seratus ekor unta, sedangkan untuk diat janin perempuan berlaku diat janin perempuan, yaitu separuh diat laki-laki (limapuluh ekor unta).

Apabila janin yang gugr itu kembar maka diatnya juga berlipat. Untuk dua janin berlaku dua diat kamilah, untuk tiga janin berlaku tiga diat kamilah. Apabila ibu meninggal akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, disamping diat janin berlaku juga dikenakan diat ibu.

3. GUGURNYA JANIN DALAM KEADAAN HIDUP TERUS ATAU MENINGGAL KARENA SEBAB LAIN
Apabila janin gugur dalam keadaan hidup dan ia tetap bertahan dalam hidupnya, atau kemudian ia meninggal karena sebab lain, hukuman bagi pelaku adalah hukuman ta’zir. Hal ini karena meninggalnya janin tersebut bukan karena perbuatannya. Adapun hukuman untuk pembunuhan atas janin setelah terpisah dari ibunya adalah hukuman mati, karena jarimah yang terjadi adalah melenyapkan nyawa manusia yang masih hidup.

4. JANIN TIDAK GUGUR ATAU GUGUR SETELAH MENINGGALNYA IBU
Apabila karena perbuatan pelaku janin tidak gugur, atau ibu meninggal sebelum kandungannya keluar, atau janin gugur setelah meninggalnya ibu maka hukuman bagi pelaku dalam semua kasus ini adalah ta’zir. Ketentuan ini berlaku apabila tidak ada petunjuk yang pasti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan meninggalnya janin, atau menggugurkannya, dan meninggalnya ibu tidak ada kaitannya dengan hal ini.

5. TINDAK PIDANA MENGAKIBATKAN LUKA PADA IBU, MENYAKITINYA, ATAU MENYEBABKAN KEMATIANNYA
Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya menggugurkan kandungan, melainkan menimbulkan akibat pada ibu baik luka potong, atau bahkan meninggal maka akibat tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku, sesuai dengan akibat yang terjadi. Kalau akibatnya adalah meninggalnya ibu maka disamping ghurrah untuk janin, juga berlaku hukuman diat untuk ibu, yaitu lima puluh ekor unta. Apabila pelaku memukul ibu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tetapi menggugurkan janinnyadalam keadaan mati, untuk pemukulan pelaku dikenakan hukuman ta’zir, dan untuk pengguguran kandungannya berlaku diat janin, yaitu ghurrah, yaitu lima ekor unta.

Disamping hukuman yang telah disebutkan untuk lima jenis akibat dari tindak pidana atas janin, terdapat pula hukuman yang lain, yaitu hukuman kifarat. Hukuman kifarat ini berlaku apabila janin gugur, baik dalam keadaan hidup atau mati, dan pelakunya ibu atau orang lain. Apabila janin yang gugur itu kembar, menurut imam syafi’i dan imam ahmad maka kifaratnya juga berlipat.

Imam Malik berpendapat bahwa kifarat dalam jinayah atas janin hanya mandub (tidak wajib). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hanya berlaku apabila janin gugur dalam keadaan hidup.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: Pengertian Tindak Pidana Atas Janin

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya. Terpisahnya (keluarnya) janin ini kadang-kadang hidup dan kadang-kadang meninggal. Akan tetapi, terlepas dari hidup atau meninggalnya janin setelah ia keluar, tindak pidana dianggap sempurna apabila telah terjadi pemisahan janin dari ibunya, meskipun untuk masing-masing perbuatan dan akibatnya ada hukumannya tersendiri, karena hukuman tergantung kepada akibat perbuatannya.

Perbuatan pengguguran kandungan itu ada tiga kemungkinan:
1. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang kemudian mengakibatkan gugurnya kandungan.
2. Dengan perbuatan, seperti memukul atau memberi minum obat kepada perempuan yang sedang mengandung, atau memasukkan benda yang aneh ke dalam rahim, sehingga kandungan menjadi gugur.
3. Dengan sikap tidak berbuat, misalnya tidak memberi makan dan minum perempuan yang sedang mengandung, sehingga kandungannya menjadi gugur.

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan yang berakibat meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan pada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dari satu sisi janin sudah dianggap sebagai makhluk manusia yang bernyawa. Akan tetapi dalam segi hukum, tindak pidana atas janin dipisahkan dari tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi ia belum bisa hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya, dan hidupnya sangat tergantung kepada ibunya. Itulah sebabnya fuqaha Hanafiyah menyebut tindak pidana atas janin dengan tindak pidana atas jiwa dilihat dari satu sisi dan bukan jiwa bukan dilihat dari sisi lain.

Diatas telah dikemukakan bahwa tindak pidana atas janin terjadi apabila janin terpisah dari ibunya. Dengan demikian apabila perbuatan tindak pidana tersebut tidak mengakibatkan gugurnya kandungan, melainkan hanya menghentikan geraknya atau pernapasannya saja maka menurut pendapat fuqaha yang empat, perbuatan tersebut tidak dianggap jinayah atas janin, karena hidup atau meninggalnya janin yang masih dalam perut ibunya itu masih diragukan, dan pelaku tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi menurut Imam Az-Zuhri, pelaku tetap harus tetap dikenakan hukuman, karena jelas ia telah membunuh janin. Akan tetapi di masa sekarang ini, ilmu pengetahuan kedokteran sudah demikian maju, pendapat dokter dapat dijadikan pegangan untuk menghilangkan keragu-raguan tersebut. Apabila janin menurut pendapat dan hasil pemeriksaan dokter terdapat kepastian tentang adanya janin dalam perut ibu dan janin itu meninggal akibat perbuatan pelaku maka pelaku harus dikenakan hukuman.

Adapun yang dianggap sebagai janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia. Sehubungan dengan itu, Imam Malik pelaku dikenakan pertanggungjawaban atas setiap sesuatu yang terlepas dari seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah kandungannya, baik wujudnya sudah sempurna maupun baru berupa gumpalan (mudghah), ‘alaqah, atau bahkan darah. Akan tetapi menurut Imam Asyhab, salah seorang fuqaha Malikiyah, tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku apabila yang keluar itu hanya darah.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, pelaku dibebani pertanggungjawaban atas seseatu yang keluar dari rahim seorang perempuan apabila sesuatu itu telah jelas bentuk wujudnya walaupun belum lengkap. Apabila sesuatu itu berbentuk gumpalan (mudghah) yang belum jelas wujudnya, tetapi kata seorang ahli gumpalan tersebut adalah calon manusia maka pelaku harus dikenakan hukuman. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, pelaku dikenakan pertanggungjawaban apabila perbuatannya mengakibatkan seorang perempuan menggugurkan sesuatu yang sudah berbentuk manusia. Apabila yang keluar itu belum berbentuk manusia maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atas pelaku, kecuali apabila ada petunjuk bahwa sesuatu yang keluar itu adalah janin.

Di atas telah dikemukakan bahwa janin kadang-kadang gugur dalam keadaan meninggal. Hidupnya janin itu dapat dibuktikan dengan segala sesuatu yang menunjukkan adanya kehidupan, seperti menangis, menyusu, bernapas, bersin, dan sebagainya. Gerakan semata-mata dari janin tidak dianggap sebagai petunjuk yang pasti untuk hidupnya janin itu, karena gerakan tersebut kadang-kadang terjadi akibat perubahan dari tempat yang sempit ketika dalam perut ibu ke tempat yang luas setelah keluar dari rahimnya. Dengan demikian, gerakan dapat dianggap sebagai tanda kehidupan apabila ada petunjuk lain yang menyatakan hidupnya janin.

Untuk dianggap hidupnya janin setelah gugur disyaratkan sebagai berikut.
1. Hidupnya janin harus mantab, tidak dalam keadaan koma.
2. Janin tersebut gugur dalam waktu yang cukup atau layak untuk hidup, yaitu berumur enam bulan atau lebih. Apabila janin yang gugur itu usia kandungannya kurang dari enam bulan, ia dianggap gugur dalam keadaan mati, karena memang pada umumnya janin tidak akan mampu bertahan hidup kalau gugur pada usia kurang dari enam bulan.

Menurut Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi’iyah, janin dianggap gugur dalam keadaan hidup apabila setelah keluar ia memiliki tanda-tanda kehidupan, walaupun usia kandungannya kurang dari enam bulan. Kehidupan tersebut dihitung setelah janin terpisah dengan sempurna dari ibunya. Apabila janin tersebut diketahui hidup, sebelum ia keluar dengan sempurna, misalnya baru keluar kepalanya ia menangis beberapa kali, tetapi setelah keluar langsung meninggal, maka ia dianggap gugur dalam keadaan meninggal.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, untuk dapat dikenakannya pertanggungjawaban kepada pelaku disyaratkan gugurnya janin itu terjadi ketika ibu masih dalam keadaan hidup. Apabila janin tersebut gugur setelah meninggalnya ibu maka pelaku tidak bisa dituntut atas perbuatannya apabila janin tersebut gugur dalam keadaan meninggal, karena meninggalnya ibu merupakan penyebab yang jelas atas meninggalnya janin. Adapun apabila janin itu gugur dalam keadaan hidup setelah meninggalnya ibu, maka pelaku dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan ia diwajibkan membayar diat apabila janin tersebut meninggal karena perbuatannya. Apabila bayi itu tetap hidup maka pelaku dikenakan hukuman ta’zir.

Menurut Imam Syafi’i adan Imam Ahmad, pelaku tetap dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik janin itu gugur ketika ibu masih hidup maupun sesudah meninggalnya, baik janin itu keluar dalam keadaan hidup maupun meninggal. Hal ini karena gugurnya janin disebabkan oleh perbuatan pelaku.

Seperti halnya tindak pidana atas jiwa, tindak pidana atas janin, menurut mazhab Maliki, kadang-kadang terjadi dengan sengaja dan kadang-kadang terjadi karena kesalahan. Sedangkan menurut pendapat yang rajih dari mazhab Syafi’i dan Hanafiyah serta Hanabilah, tindak pidana atas janin tidak terjadi dengan sengaja, melainkan menyerupai sengaja atau kesalahan. Perbedaan pendapat ini berlanjut pada perbedaan mengenai hukuman yang dijatuhkan dalam hal janin gugur dalam keadaan hidup. Menurut pendapat kelompok pertama, hukuman bagi pelaku adalah qishash apabila sengaja, sedangkan menurut kelompok yang kedua hukumannya hanya diat.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: DIAT UNTUK PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA ATAS SELAIN JIWA

Para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan diat untuk perempuan. Menurut imam abu hanifah dan imam syafi’i, diat untuk perempuan adalah separuh dari diat laki-laki, naik dalam jiwa, athraf, maupun lainnya. Jika ganti rugi untuk laki-laki yang terbunuh diatnya seratus ekor unta maka untuk perempuan yang terbunuh diatnya lima puluh ekor unta. Jika untuk jari seorang laki-laki ganti ruginya 10 ekor unta maka untuk jari seorang perempuan adalah limaekor unta. Jika ganti rugi untuk hasyimah seorang laki-laki sepuluh ekor unta maka untuk hasyimah seorang perempuan ganti ruginya adalah lima ekor unta.

Menurut imam malik dan imam ahmad, ganti rugi untuk perempuan dalam tindak pidana atas selain jiwa, sama dengan ganti rugi untuk laki-laki sampai batas sepertiga diat. Apabila gantirugi melebihi sepertiga diat maka ganti rugi untuk perempuan adalahseparuh dari ganti rugi untuk laki-laki. Sebagai contoh, apabila seorang perempuan dipotong jarinya tiga buah maka ganti rugi nya adalah tiga puluh ekor unta. Sama dengan ganti rugi untuk laki-laki. Tetai apabila seorang perempuan dipotong jarinya sebanyak empat buah, ganti ruginya adalah duapuluh ekor unta, yaitu separuh dari empat puluh ekor unta yang merupakan ganti rugi untuk empat jari laki-laki.

Pendapat pertama, yaitu imam abu hanifah dan imam syafi’i, didasarkan pada atsar sahabat, yang diriwayatkan oleh al-baihaqi bahwa sayidina ali r.a berkata:
“pelukaan terhadap perempuan diatnya adalah separuh dari diat laki-laki, baik sedikit maupun banyak.”
Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu imam malik dan imam ahmad, didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh an nasa’i dan disahihkan oleh ibnu khuzaimah, dari amr ibnu syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah s.a.w bersabda:
“Diat perempuan sama dengan diat laki-laki sehingga sampai sepertiga dari diatnya.”

Ketentuan tentang persamaan diat atau ganti rugi antara laki-laki dan perempuan sampai batas sepertiga diat, menurut imam ahmad berlaku secara mutlak tanpa pembatasan. Sedangkan imam malik membatasi berlakunya ketentuan tersebut dengan dua hal sebagai berikut.

Menyatunya perbuatan atau yang disamakan hukumnya dengan menyatunya perbuatan
Adapun yang dimaksud dengan menyatunya perbuatan adalah sebuah pukulan walaupun mengenai beberapa tempat. Contoh seperti seseorang yang memukul korban dengan sebuah pukulan yang mengenai kedua tangannya sekaligus, atau mengenai tangan dan kakinya. Sedangkan yang dimaksud dengan yang disamakan hukumnya dengan satunya perbuatan adalah berulang-ulangnya pukulan pada satu kesempatan, baik pukulan itu mengenai satu tempat atau lebih. Dalam kondisi seperti inilah berlaku diat penuh bagi wanita yang sama dengan diat (irsy) laki-laki jika tidak lebih dari sepertiga diat. Apabila lebih dari sepertiga diat, ganti rugi untuk perempuan hanya separuh dari ganti rugi untuk laki-laki, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menyatunya tempat atau objek
Adapun yang dimaksud dengan menyatunya objek adalah yang menjadi objek pelukaan atau pemukulan adalah satu tempat, baik perbuatannya itu satu pukulan atau beberapa kali pukulan. Sebagai contoh, seseorang memukul seorang wanita yang mengenai tangan kanannya dan memotong tiga jarinya. Dalam hal ini ganti ruginya adalah tiga puluh ekor unta, karena jumlah ini belum mencapai sepertiga diat.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment