KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: PERSETUBUHA DENGAN ADANYA SYUBHAT

Pendapat Zhahiriyah tidak menganggap hadits yang menerangkan tentang pengaruh syubhat terhadap hukuman had sebagai hadits yang shahih. Hadits yang diperselisihkan itu lengkapnya adalah sebagai berikut

Nabi Muhammad bersabda;
“hapuslah hukuman had dengan adanya syubhat. Tolaklah pembunuhan dari kaum muslimin menurut kemampuanmu.”

Dengan demikian menurut Zhahiriyah hukuman hudud tidak dapat digugurkan dan ditegakan dengan syubhat. Yaitu apabila tidak bisa dibuktikan, hukuman had tidak dapat ditegakan dengan syubhat. Akan tetapi apabila tindak pidana dapat dibuktikan maka hukuman had tidak dapat dihentikan dengan syubhat.

Akan tetapi, para fuqaha lain berpendapat bahwa hadits tentang pengaruh syubhat tersebut merupakan hadits yang shahih. Dengan demikian mereka sepakat bahwa persetubuhandengan adanya syubhat tidak dikenai hukuman had, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan syubhat. Dasar perbedaan dalam menentukan syubhat ini adalah perbedaan mengenai penilaian dan perkiraan. Suatu pihak menganggap bahwa suatu keadaan tertentu dianggap sebagai syubhat, sementara oleh pihak lainya bukan syubhat.

Adapun yang dimaksud dengan syubhat adalah;
“sesuatu yang menyerupai tetap (pasti) tetapi tidak tetap (pasti).”

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa syubhat itu adalah suatu peristiwa atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada di antara ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. Dalam hubunganya dengan persetubuhan (wathi’), yang dianggap sebagai syubhat adalah apabila terdapat suatu keadaan yang meragukan, apakah persetubuhan itu dilarang atau tidak. Misalnya adanya keyakinan pelaku bahwa wanita yang disetubuhinnya itu adalah istrinya padahal sebenarnya bukan, dan keadaan waktu itu seang gelap, dan wanita itu berada di kamar istrinya. Keadaan ini merupakan syubhat dalam prsetubuhan (wathi’) sehingga pelaku bisa dibebaskan dari hukuman had.

Golongan Syafi’iyah dan Hanafiyah mengadakan pembagiansyubhat ini, sedangkan ulama-ulama yang lain tidak membaginya, melainkan mencukupkan dengan mengemukakan apa yang dianggap sebagai syubhat dan apa alasan dari anggapan itu. Hal itu karena syubhat jenisnya sangat banyak dan tidak mungkin dihitung satu per satu, karena ia mengikuti peristiwa peristiwa yang terjadi yang selalu berkembang.

Golongan Syafi’i membagi syubhat ini kepada tiga bagian sebagai berikut;

[1] syubhat dalam objek atau tempat
Pengertian syubhat dalam objek adalah suatu bentuk syubhat yang terdapat dalam objek atau tempat dilakukanya persetubuhan. Contohnya adalah menyetubuhi isteri yang sedang haid atau sedang berpuasa, atau menyetubuhi istri pada duburnya. Dalam contoh ini syubhat terdapat dalam objek (tempat) dilakukanya perbuatan terlarang, karena istri (objek) dimiliki oleh suami, dan adalah haknya menyetubuhi istrinya. Akan tetapi karena istri sedang haid atau puasa ramadhan, atau menyetubuhi pada duburnya maka persetubuhan itu dilarang. Hanya saja keadaan istri yang milik suami dan adanya hak suami untuk menyetubuhinya, menyebabkan syubhat pada persetubuhan tersebut dan menyebabkan terbebas dari hukuman had. Keyakinan pelaku tentang halal-haramnya perbuatan, tidak ada pengaruhnya, karena dasar dari syubhat disini bukan keyakinan atau dugaan pelaku, melainkan tempat atau objek perbuatan dan kewenangan yang diberikan oleh syara’ kepada pelaku.

[2] syubhat pada dugaan pelaku
Syubhat disini bukan terletak pada objek perbuatan, melainkan pada dugaan dan keyakinan pelaku. Contohnya menyetubuhi wanita yang tidur di kamar seorang suami yang di sangka sebagai istrinya, padahal sebenarnya seorang tamu. Peristiwa ini menimbulkan syubhat dan dasar dari syubhat disini adalah sangkaan dan keyakinan pelaku bahwa perbuatan yang dilakukanya bukan perbuatan yang di larang. Adanya syubhat ini kemudian dapat mengakibatkan hapusnya hukuman had bagi pelaku tersebut.

[3] syubhat pada jihat atau aspek hukum
Adapun yang dmaksud syubhat model ini adalah syubhat dalam ketidakjelasan hukum halal-haramnya perbuatan. Dasar dari syubhar ini adalah adanya perbedaan pendapat dari para fuqaha mengenai hukum perbuatan tesebut. Dengan demikian, setiap perbuatan yang diperselisihkan oleh para fuqaha mengenai hukum halal haramnya maka perselisihan tersebut menyebabkan timbulnya syubhat dan dapat menggugurkan hukuman had. Contohnya : nikah tanpa wali. Imam Abu Hanifah membolehkanya, sedangkan ulama lain, seperti Imam Syafi’i tidak membolehkanya. Contoh yang lain; Imam Malik membolehkan nikah tanpa saksi, sementara menurut ulama lain, saksi merupakan syarat sah nika yang wajib dipenuhi. Ibnu Abbas dan golongan Syi’ah membolehkan nikah mut’ah, sedangkan ulama yang lain tidak membolehkanya. Karena adanya perbedaan pendapat antara hukum pernikahan tersebut maka timbulah syubhat dalam persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pernikahan semacam itu. Dengan adanya syubhat tersebut, pelaku tidak dikenakan hukuman had.

Golongan Hanafiyah membagi syubhat tersebut menjadi dua bagian:

[a] syubhat dalam perbuatan
Syubhat ini berlaku dalam hak nya orang yang merasa ragu-ragu tentang hukum suatu perbuatan, bahkan bagi orang yang tidak meragukanya. Syubhat ini disebut juga syubatul isytibah atau syubatul musyabahah. Syubhat ini terjadi dalam hak orang yang meragukan tentang halal atau haramnya suatu perbuatan bagi dirinya, dan tidak ada dalil yang menunjukan halalnya, melainkan ia menyangka seuatu yang bukan dalil. Contohnya adalah laki-laki yang menyetubuhi istrinya yang sudah ditalak tiga tetapi masih dalam iddah. Dalam kasus ini jelas persetubuhanya dilarang karena hubungan perkawinan mereka telah putus dengan talak tiga. Akan tetapi hukuman had dapat dihapus apabila ia menyangka bekas istrinya itu masih halal baginya untuk disetubuhi, dengan alasan tidak ada hak nasab bagi anak yang lahir dalam masa kurang dari dua tahun sejak dijatuhkanya talak. Di samping itu dalam masa iddah, suami masih diwajibkan memberikan nafkah dan membolehkan bekas istrinya untuk tinggal di rumahnya. Sangkaan tersebut meskipun tidak pantas dijadikan alasan (dalil) halalnya perbuatan (persetubuhan), namun karena ia menganggapnya sebagai dalil (alasan) maka hal itu dapat menimbulkan syubhat yang dapat menggugurkan hukuman had.
Untuk terwujudnya syubhat dalam hal ini disyaratkan bahwa di dalam masalah tersebut sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan dilarangnya perbuatan, dan pelaku menyangka bahwa perbuatan tersebut adalah halal. Dengan demikian apabila ada dalil yang menunjukan dilarangnya perbuatan, atau sangkaan tentang halalnya perbuatan tidak terbukti maka tidak ada syubhat sama sekali, dan pelaku tetap dikenai hukuman had.

[b] syubhat dalam tempat atau objek
Syubhat ini disebut syubhatul hukmiyah atau syubhatul milk. Syubhat ini terjadi apabila tidak ada kejelasan dalam hukum syara’ tentang halalnya objek, bukan dalam sangkaan pelaku. Dalam syubhat jenis ini disyaratkan bahwa syubhat timbul dari hukum syara’, dengan adanya dalil syar’i yang menghilangkan keharaman perbuatan tersebut. Golongan Hanafiyah memberikan contoh dlapan kasus jarimah zina yang termasuk syubhatul mahal (syubhat dalam objek). Tujuh kasus diantaranya berkaitan dengan persetubuhan terhadap jariyah atau hamba sahaya. Akan tetapi karena zaman ini masalah sahaya telah dihapuskan maka hal itu tidak dibicarakan disini. Adapun syubhat yang satu lagi adalah menyetubuhi istri yang ditalak bain bil kinayah (dengan sindiran). Alasan Hanafiyah menganggap syubhat dalam kasus menyetubuhi istri yang di talak bain dengan kinayah, karena hilangnya hak milik terhadap istri dengan talak bain bil kinayah merupakan masalah yang masih diperselisihkan hukumnya sejak zaman sahabat. Menurut sayidina Umar dan Ibnu Mas’ud, talak ba’in dengan kinayah merupakan talak raj’iy yang tidak menghilangkan hak milik. Sedangkan menurut sayidina Ali, talak tersebut merupakan talak tiga, hingga dengan demikian hubungan pernikahan sudah putus sama sekali.
Ulama-ulama Syafi’iyah dan Hanabilah dalam hal ini sama pendapatnya dengan Hanafiyah, sedangkan Malikiyah sebagian sama pendapatnya dengan Hanafiyah, sebagian lagi menganggapnya sebagai syubhat.

Sebenarnya Imam Abu Hanifah sendiri masih menambah macam syubhat ini dengan macam yang ketiga yaitu syubhat bil aqdi, yakni syubhat yang terjadi karena adanya akad walaupun akad tersebut telah disepakati oleh para ulama tentang haramnya. Contohnya seperti nikah dengan wanita muhrim (wanita yang haram untuk dinikahi). Akan tetapi murid-muridnya tidak menerima syubhad bil aqdi, karena akadnya sudah jelas diharamkan, dengan demikian hukumnya batal dan tidak menimbulkan hak milik.

Dalam hubungan dengan syubhat dalam wathi’ karena adanya akad ini, berikut ini akan dikemukakan contoh beberapa kasus sebagai berikut.

[1] wathul maharim
Adapun yang dimaksud dengan wathul maharim adalah menyetubuhi wanita muhrim yang dinikahi. Hukum pernikahan ini adalah batal menurut kesepakatan para ulama. Dengan demikian apabila terjadi persetubuhan dengan wanita muhrim yang dinikahi, menurut Imam Malik, Syafi’i, Ahmad, Zhahiriyah, Syi’ah Zaydiyah, dan Abu Yusuf serta murid Imam Abu Hanifah maka pelaku harus dikenakan hukuman had karena di sana tidak ada syubhat. Akan tetapi, Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang kawin dengan seorang wanita yang tidak halal baginya untuk dinikahi kemudian ia melakukan persetubuhan denganya maka tidak dikenai hukuman had, walaupun ia tahu wanita itu haram untuk dinikahinya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat syubhat, yaitu adanya akad nikah yang merupakan sebab dibolehkannya persetubuhan pada umumnya. Akan tetapi karena pernikahan itu dilarang maka sebab kebolehan menjadi hilang dan tinggalah bentuk syubhatnya. Dengan adanya syubhat yang menggugurkan hukum had maka hukuman yang dikenakan pada pelaku adalah hukum ta’zir.
Akan tetapi, ulama-ulama lain menolak argumantasi yang dikemukakan Imam Abu Hanifah dengan alasan persetubuhan yang dilakukan terhadap farji yang disepakati haramnya karena bukan hak milik dan tidak ada syubhat milik, tetap perbuatan zina yang harus dikenakan hukum had.dalam hal ini, akad nikah yang dilakukan adalah akad yang batal dan tidak ada pengaruhnya sama sekali, sehingga hal itu tidak dapat dianggap sebagai syubhat.

[2] persetubuhan dalam pernikahan yang batal
Apabila terjadi persetubuhan dalam lingkungan pernikahan yang batal, seperti nikah dengan istri yang ke lima, atau dengan wanita yang bersuami atau yang di talak tetapi masih dalam masa idah maka persetubuhan tersebut merupakan zina dan harus dikenai hukuman had. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah akad tersebut meskipun batal, tetap menimbulkan syubhat yang dapat menimbulkan gugurnya hukuman had, sehingga yang demikian perlu dikenai hukuman ta’zir.

[3] persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukumnya
Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukum sahnya, seperti nikah mut’ah, muhallil, nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, tidak dianggap sebagai zina, dan pelaku tidak dikenai hukuman had. Hal ini disebabkan karena pernikahan tersebut menimbulkan syubhat yang dapat menggugurkan hukuman had, kecuali menurut kelompok Zhahiriyah.

[4] Persetubuhan karena dipaksa
Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. Dasar hukumnya adalah ;
“…Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya…”
(Terjemahan Qur’an Surat al Baqarah [2]:173)
“…ALLAH telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya…”
(Terjemahan Qur’an Surat al An’am [6]:119)
Alasan lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn majah, Baihaqi. Nabi Muhammad bersabda;
“sesungguhnya ALLAH mengampuni umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksakan atas nya”

Akan tetapi jika yang dipaksa berzina adalah laki-laki, menurut pendapat yang marjuh (lemah) di dalam mahdzab Maliki, hanafi, Syafi’i, Hambali, dan Syi’ah Zaydiyah, ia tetap dikenai hukuman had. Alasanya adalah jika yang dipaksa itu wanita, kemungkinanya besar sekali karena wanita tugasnya itu adalah menyerahkan dirinya. Tetap jika laki-laki tidak bisa dikatakan dipaksa jika alat kelaminya menegang, karena tegangnya itu menunjukan kesediaanya. Apabila alat kelaminya tidak menegang tetapi dipaksa maka disini dikenakan hukuman had.

Menurut pendapat yang rajih (kuat) dari mahzab mahzab tersebut, tidak ada hukuman had bagi laki-laki yang dipaksa untuk berzina, karena paksaan itu bagi laki-laki maupun perempuan statusnya sam saja. Alasanya masalah tegangnya kelamin itu kadang-kadang merupakan pembawaan (tabiat) dan itu lebih menunjukan sifat kejantananya daripada kesediaanya. Terlepas dari itu semua, ikrah (paksaan) itu merupakan syubhat yang dapat menyebabkan gugurnya hukuman had.

Golongan zhahiriah berpendapat bahwa tidak ada hukuman had bagi orang yang dipaksa untuk berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila seorang wanita menahan seorang laki-laki untuk berzina dengan dirinya atau sebaliknya maka tidak ada hukuman had.

[e] kekeliruan dalam persetubuhan

Kekeliruan atau kesalahan dalam persetubuhan ini ada dua kemungkinan, yaitu kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah dan kekeliruan dalam persutubuhan yangb diharamkan.

[1] kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah
Apabila terjadi kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan maka pelaku tidak dikenai hukuman, karena ia tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dasar hukumnya adalah;
“…Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf (keliru) padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu…”
(Terjemahan Qur’an Surat al Ahzaab [33]:5)
Dasar hukum yang lain adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad bersabda;
“sesungguhnya ALLAH swt mengampuni dari umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya”
(Terjemahan hadits riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas)
Dengan adanya kekeliruan ini maka terdapatlah syubhat dalam persetubuhan yang dapat mengakibatkan gugurnya hukuman had. Contoh kekeliruan macam pertama ini adalah seperti seseorang yang menyetubuhi seorang wanita yang disangka sebagai isterinya, karena wanita sedang berbaring di kamar tidur suami, padahak ia seorang tamu atau saudara kembar istri. Alasan tidak dikenakan hukuman had ini adalah bahwa pelaku menyangka perbuatanya itu adalah mubah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah tidak memandang contoh yang disebutkan diatas sebagai syubhat yang dapat menggugurkan hukuman had, karena yang dapat menggugurkan had adalah syubhatul hil, yaitu syubhat dalam halalnya perbuatan. Adapun dalam kasus ini tidak ada syubhat selain menemukan wanita itu ditempat tidurnya dan itu tidak bisa dijadikan sandaran timbulnya sangkaan halalnya perbuatan tersebut.

[2] kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan
Apabila kekeliruan terjadi dalam persetubuhan yang diharamkan maka pelaku tidak bisa dibebaskan dari hukuman, karena keadaan tersebut tidak bisa dianggap sebagai syubhat yang dapat menggugurkan hukuman. Contoh seseorang yang memesan pelacur A, tetapi yang dikirim adalah pelacur B, lalu B disetubuhinya karena disangka A. Dalam hal ini, A dan B adalah waniata yang diharamkan untuk disetubuhi sehingga sangkaan pelaku yang keliru tidak menimbulkan syubhat dan karenanya pelaku tidak bisa dibebaskan dari hukuman had. Namun apabila pelaku memesan pelacur kemudian yang datang adalah istrinya kemudian ia menyetubuhi istrinya karena disangka pelacur, maka dalammhal ini ia tidak dikenai hukuman. Karena wanita yang disetubuhinya tidak haram baginya, walaupun ia berdosa karena sangkaanya itu.

[f] perkawinan setelah terjadinya zina

Perkawinan yang menyusul setelah terjadinya zina dianggap sebagai syubhat yang dapat menggugurkan hukuman had. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah menurut riwayat Abu Yusuf. Akan tetapi menurut riwayat Muhammad bin Hasan, perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat, karena persetubuhan tersebut merupakan zina yang terjadi sebelum timbulnya hak milik. Disamping itu, perkawinan itu tidak belaku surut, karena dalam kasus ini tidak ada syubhat.

[g] utuhnya selaput dara

Utuhnya selaput dara merupakan syubhat bagi hak orang yang terbukti oleh saksi melakukan perbuatan zina. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Syi’ah Zaydiyah. Dengan demikian apabila empat orang saksi menyaksikan seorang wanita berzina, tetapi berdasarkan pemeriksaan dokter ahli yang dapat dipercaya, selaput dara wanita tersebut masih utuh maka tidak ada hukuman had bagi wanita, karena hal itu dianggap sebagai syubhat. Demikian para saksi tidak dikenakan hukuman, karena mereka bertindak sebagai saksi bukan sebagai penuduh.

Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa wanita tersebut tetap harus dikenai hukuman had, karena pembuktian dengan saksi yang menyatakan dilakukanya zina harus didahulukan untuk diterima sebagai bukti daripada hasil pemeriksaan dokter yang menerangkan keutuhan selaput dara yang seolah-olah menunjukan wanita tersebut tidak melakukan zina. Disamping itu terdapat pula kemungkinan terjadinya persetubuhan tanpa merusak selaput dara.


SUMBER:

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika.

About ngobrolislami

hamba ALLAH
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s