KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: HAK ALLOH DAN HAK MANUSIA DALAM JARIMAH QODZAF

Dalam jarimah qodzaf terkandung dua hak, yaitu campuran antara hak ALLOH subhanahu wa ta’ala dan hak manusia. Akan tetapi, mana di antara kedua hak tersebut yang lebih kuat. Menurut Imam Abu Hanifah, hak ALLOH subhanahu wa ta’ala lebih besar dari hak manusia. Oleh karena itu apabila perkaranya telah sampai ke pengadilan maka hukuman harus dilaksanakan, meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan. Di samping itu sebagai konsekuensi dari hak ALLOH subhanahu wa ta’ala, hukuman qodzaf tidak terpengaruh oleh maaf dari korban.

Menurut mazhab Syafi’i, hak manusia lebih kuat dari pada hak ALLOH subhanahu wa ta’ala. Hal ini karena qodzaf merupakan jarimah yang kehormatan korban, dan kehormatan itu adalah haknya. Oleh karena itu apabila korban memberikan maaf kepada pelaku, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman, meskipun perkaranya sudah sampai ke pengadilan. Pendapat ini juga diikuti oleh mazhab Hanbali. Disamping itu, sebagai konsekuensi dari hak manusia yang lebih dominan maka hukuman had bisa diwaris oleh ahli waris darikorban apabila ia (korban) meninggal dunia.

Di kalangan mazhab Maliki juga tidak ada kesepakatan mengenai hal ini, karena Imam Malik sendiri memiliki dua pendapat. Suatu ketika pendapatnya sama dengan pendapat Imam Syafi’i, yaitu hak manusia lebih kuat dari hak ALLOH subhanahu wa ta’ala, sehingga ada pengaruh maaf. Akan tetapi pendapat yang masyhur dari Imam Malik adalah bahwa hak manusia lebih kuat dari hak ALLOH subhanahu wa ta’ala sebelum adanya pengaduan dari orang yang dituduh. Akan tetapi setelah adanya pengaduan maka hak ALLOH subhanahu wa ta’ala lebih kuat dari hak manusia, sehingga tidak ada pengaruh maaf.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak ALLOH subhanahu wa ta’ala dan hak manusia (individu) dalam jarimah qodzaf, namun karena adanya hak campuran di dalamnya, mereka sepakat mengenai perlu adanya pengaduan dan tuntutan oleh orang yang dituduh secara langsung, tidak boleh oleh orang lain. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang berlaku dalam syari’at Islam, bahwa dalam jarimah hudud pengaduan dari korban tidak menjadi syarat untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku. Alasan dari pendapat ini adalah walaupun qodzaf termasuk jarimah hudud, namun jarimah ini melanggar kehormatan orang yang dituduh secara pribadi.

Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu sendiri. Apabila ia mati setelah mengajukan pengaduanya maka menurut Imam Abu Hanifah, tuntutan menjadi gugur, karena hak semata-mata yang tidak bernilai mal (harta) tidak bisa diwaris. Seangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, hak pengaduan dan tuntutan bisa diwaris oleh ahli waris. Apabila ahli warisnya tidak ada maka tuntutan menjadi gugur.

Apabila orang yang dituduh itu orang yang sudah meninggal maka menurut jumhur fuqoha termasuk Imam yang empat, bisa diadakan penuntutan terhadap penuduh atas pengaduan dari orang yang memiliki hak pengaduan. Apabila pemilik hak pengaduan tidak ada maka tuntutan menjadi gugur. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini. Menurut Imam Malik, orang yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini adalah orang tua dari orang yang dituduh dan anak-anaknya yang laki-laki. Apabila mereka ini sama sekali tidak ada maka yang menjadi pemilik hak adalah ashabah dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu saudara perempuan dan neneknya. Menurut Imam Abu Hanifah, hak pengaduan itu dimiliki oleh semua anak dan keturunanya, orang tuanya, termasuk cucu dari anak perempuan. Imam Syafi’i berpendapat bahwa pemilik hak pengaduan itu adalah semua ahli waris dari orang yang dituduh.


SUMBER

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika.

About ngobrolislami

hamba ALLAH
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: HAK ALLOH DAN HAK MANUSIA DALAM JARIMAH QODZAF

  1. sulaiman says:

    Ketika Abu Bakar AsSiddiq menjadi kepala negara, lebih kurang selama satu tahun setengah Pengadilan nganggur/tidak ada kerjaan karena tidak ada kasus yang dilaporkan dan tidak ada perkara yang masuk. yang sepatutnya menjadi perhatian kita semua :
    1, Di negara manapun, tidak ada dalam sejarah pengadilan nganggur apalagi lebih dari setahun. (tapi ini benar-benar terjadi, bahkan mungkin di Indonesia,pengadilan sangat sibuk karena banyak perkara yang ditunggak, ditumpuk kemudian diakhirkan penyelesaiannya)
    2. Mungkinkah masyarakat meniru masa Abu Bakar, sehingga pengadilan nganggur, (walaupun negara harus membayar gaji mereka, sebagai kewajiban negara)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s