KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN

Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun perdata, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak pidananya. Pertanggungjawaban sebelum mugholabah dan sesudahnya berbeda dengan pertanggungjawabanatas tindakan pada saat terjadinya mugholabah (penggunaan kekuatan).

[1] pertanggungjawaban sebelum mugholabah dan sesudahnya
Orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum mugholabah (pertempuran), baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Demikian pula halnya jarimah yang terjadi setelah selesainya mugholabah. Apabila sebelum terjadinya pemberontakan itu ia membunuh orang, ia dikenakan hukuman qishosh. Jika ia melakukan pencurian maka ia dihukum sebagai pencuri, yaitu potong tangan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Apabila ia merampas harta milik orang lain maka ia diwajibkan mengganti kerugian. Jadi, dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.

[2] pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat mugholabah
Tindak pidana yang terjadi pada saat terjadinya pemberontakan dan pertempuran ada dua macam, yaitu

a) tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan
b) tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan

a) yang berkaitan langsung dengan pemberontakan
tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, meledakkan gudang amunisi, gedung-gedung pemerintah, membunuh para pejabat atau menawannya, semua itu tidak dihukum dengan hukuman untuk jarimah biasa, melainkan dengan hukuman untuk jarimah pemberontakan, yaitu hukuman mati apabila tidak ada pengampunan. Caranya dengan melakukan penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakannya dan melumpuhkannya. Apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Tidakan selanjutnya, Kholifah boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman ta’zir atas tindakan pemberontakan mereka, bukan karena jarimah yang mereka lakukan pada saat terjadinya pemberontakan. Dengan demikian hukuman yang harus dijatuhkan atas para pemberontak setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah hukuman ta’zir.

Hukuman untuk tindak pidana pemberontakan dalam situasi perang adalah diperangi, dengan segala akibat yang timbul, seperti pembunuhan, pelukaan, dan pemotongan anggota badan. Hanya saja dalam kenyataannya, perang tidak bisa dianggap sebagai hukuman, melainkan suatu upaya represif guna mencegah pemberontak, serta mengembalikan pada sikap taat kepada pemerintah yang sah. Andaikata memerangi itu merupakan hukuman maka tentunya dibolehkan memunuh pemberontak setelah mereka dikalahkan dalam pertempuran, karena hukuman merupakan balasan atas apa yang dilakukan oleh mereka. Akan tetapi, ulama telah sepakat bahwa apabila situasi perang telah selesai maka pertempuran dan pembunuhan harus dihentikan dan pemberontak harus dijamin keselamatannya, karena pemberontakan itulah yang menyebabkan ia kehilangan jaminan keselamatannya.

b) Yang tidak berkaitan dengan pemberontakan
adapun tindak pidana yang terjadi pada saat berkecamuknya pertempuran tetapi tidak berkaitan dengan pemberontakan, seperti syurbul khomr, zina dianggap sebagai jarimah biasa, dan pelaku dihukum dengan hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Dengan demikian, apabila pada saat berkecamuknya pertempuran seorang anggota pemberontak memperkosa seorang gadis dan ia ghair muhshan maka ia dikenakan hukuman jilid seratus kali ditambah dengan pengasingan.

Adapun pertanggungjawaban perdata bagi para pemberontak tidak ada jika mereka merusak dan menghancurkan aset aset negara yang dianggap oleh mereka perlu dihancurkan, demi kelancaran serangan pemberontakan. Adapun perusakan harta yang tidak berkaitan dengan pemberontakan, misalnya harta kekayaan individu maka mereka tetap dibebani pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, barang yang diambil harus dikembalikan dan yang dihancurkan harus diganti. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, dan pendapat yang shohih di kalangan mazhab Syafi’i. Namun dikalangan mazhab Syafi’i ada yang berpendapat bahwa pemberontakan harus bertanggung jawab atas semua barang yang dihancurkannya, baik ada kaitannya dengan pemberontakan atau tidak, karena hal itu mereka lakukan dengan melawan hukum.

Apabila pemberontak meminta bantuan kepada ahlidz dzimmi*, maka ahludz dzimmi itu dikategorikan sebagai pemberontak dan hukumannya pun sama. Hanya saja menurut Imam Abu Hanifah, ahludz dzimmi yang turut serta dalam pemberontakkan, maka akad dzimmahnya tidak batal. Akan tetapi di kalangan mahzab Syafi’i dan Hanbali berkembang dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan pendapat yang ke dua, keikutsertaan mereka dalam pemberontakan menyebabkan rusaknya akad dzimmah mereka.

Apabila para pemberontak meminta bantuan kepada ahlul harbi, maka jika ia musta’man***, batallah perjanjian keamanannya dan statusnya kembali seperti semula sebagai ahlul harbi, kecuali keikutsertaannya itu dipaksa. Apabila ahlul harbi** tersebut murni, bukan musta’man maka status hukumnya sesuai dengan status hukum asalnya sebagai ahlul harbi yang setiap saat boleh dialirkan darahnya atau dirampas hartanya, karena mereka itu tidak memiliki perjanjian keamanan.

* ahludz dzimmi adalah non Muslim yang ada perjanjian dengan negara Islam yakni mereka taat pada hukum Islam, dengan demikian negara wajib melindungi harta dan jiwa mereka.

** ahlul harbi adalah non Muslim yang tidak ada perjanjian taat pada hukum Islam dengan negara Islam.

*** ahlul harbi musta’man adalah ahlul harbi yang ada perjanjian keamanan dengan negara Islam


SUMBER

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika.

About ngobrolislami

hamba ALLAH
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN

  1. Merliza says:

    hukum harus ditegakkan di mana kita berpijak bukan🙂
    baru tau manfaat dari bewe nih.. jd lagi tahap memulai..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s