KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM: HUKUMAN UNTUK JARIMAH RIDDAH

Hukuman untuk jarimah riddah ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan:

[1] hukuman pokok untuk jarimah riddah adalah hukuman mati dan statusnyasebagai hukuman had. Hal ini didasarkan kepada Nabi shollallohu ‘alayhi wa sallam:
Dari ibn Abbas rodhiyallohu anhu ia berkata: telah bersabda Rosululloh shollallohu ‘alayhi wa sallam;
“barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia.”

Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa kembali kepada Islam, dengan jalan ditahan, da dikeluarkan setiap hari untuk diminta bertaobat dan ditawari untuk kembali kepada Islam. Apabila ia menyatakan Islam maka ia dibebaskan. Akan tetapi, apabila ia tidak mau menyatakan Islam maka ia tetap ditahan (dipenjara) sampai ia mau menyatakan Islam atau sampai ia meninggal dunia. Sedangkan ulama yang lain tidak membedakan laki0laki dan perempuan dalam penerapan hukuman bagi orang yang murtad.

Alasan Imam Abu Hanifah dalam hal ini adalah karena Rosululloh shollallohu ‘alayhi wa sallam melarang membunuh wanita kafir. Apabila seorang wanita tidak boleh dibunuh karena ia kafir asli, apalagi kalau kafirnya itu datang kemudian, yaitu karena murtad. Sedangkan fuqaha yang lain beralasan dengan hadis yang diriwayatkan ooleh bukhari dari ibnu Abbas yang telah dikemukakan di atas.

Disamping itu ImamAbu Hanifah juga berpendapat bahwa anak mumayiz yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut:

a) apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuanya, dan setelah balig ia murtad. Dalam hal ini menurut qiyas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia tidak dibunuh karena syubhat.
b) apabila ia murtad pada masa kecilnya.
c) apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudian setelah balig ia murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh, berdasarkan istihsan, karena ada syubhat.
d) apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam. Dalam hal ini ia dihukumi sebagai anak Islam, karena mengikuti negara (Islam), sama halnya dengan anak yang dilahirkan di lingkungan kaum muslimin.

Sebagai pengganti hukuman mati yang tidak diterapkan kepada anak mumayiz dalam keempat keadaan tersebut, menurut Imam Abu Hanifah, ia dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan, dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai ta’zir.

Menurut Imam Malik, anak mumayiz(berakal) yang murtad harus dihukum bunuh apabila ia murtad setelah balig, kecuali:
1) anak yang menanjak remaja ketika ayahnya masuk Islam:
2) anak yang ditinggalkan kepada ibunya yang masih kafir baik ia (anak tersebut) sudah mumayiz (berakal) atau belum.

Dalam dua keadaan ini, ia tidak dibunuh, melainkan dipaksa untuk kembali kepada Islam, dengan dikenakan hukuman ta’zir. Menurut mazhab yang lain, anak mumayiz tetap dihukum mati apabila setelah balig ia tetap menjadi murtad. Dalam hal ini statusnya disamakan dengan laki-laki atau wanita yang murtad. Menurut ketentun yang berlaku, orang murtad tidak dapat dikenakan hukuman mati, kecuali setelah ia diminta untuk bertobat. Apabila setelah ditawari untuk bertobat ia tidak mau barulah hukuman mati dilaksanakan. Menurut sebagian fuqaha penawaran untuk bertobat ini hukumnya wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh pengikut mazhab Maliki, Syi’ah Zaydiyah, dan pendapat yang rojih (kuat) di kalangan mazhab Syafi’i dan Hanbali. Namun menurutvImam abu Imam Abu Hanifah dan pendapat yang marjuh (lemah) di kalangan mazhab Syi’ah Zaydiyah, penawaran untuk bertobat itu hukumnya sunah (mustahab). Hal ini karena ajakan kepada Islam sudah sampai kepadanya sebelum ia murtad sehingga kewajiban untuk mengajaknya kembali kepada Islam sudah terhapus. Namun demikian, ajakan untuk kembali kepada Islam tetap dianjurkan, dengan harapan mudah-mudahan ia sadar dan mau kembali kepada Islam. Zhohiriyah berpendapat bahwa tawaran untuk bertobat ini tidak wajib dan tidak dilarang.

Menurut mazhab Maliki, kesempatan untuk bertobat itu diberikan selama tigahari tiga malam, terhitung sejak adanya putusan murtad dari pengadilan, bukan sejak adanya pernyataan kufur atau diajukannya perkara ke pengadilan. Menurut Imam Abu Hanifah, masa kesempatan tobat tersebut diserahkan penentuannya kepada hakim. apabila dipandang perlu maka ia diberi kesempatan selama tiga hari, tetapi apabila dipandang tidak perlu maka hukuman mati dapat dilaksanakan pada saat itu juga. Di dalam mazhab Syafi’i terdapat dua pendapat. Pertama, masa tersebut adalah tiga hari, karena itula masa yang memadai untuk berpikirapakah tetap murtad atau kembali ke Islam. Kedua, ia langsung dibunuh pada saat itu apabila setelah diberi kesempatan ia tetap tidak mau bertobat. Pendapat yang kedua ini merupakaj pendapat yang rojih (kuat) dalam mazhab Syafi’i. Menurut mazhab Hanbali, masa penawaran untuk tobat itu adalah tiga hari, dan selama ituia tetap ditahan. Zhohiriyah sama sekali tidak membatasi masa istitabah (masa tobat), sedangkan Syi’ah Zaydiyah membatasinya selama tiga hari, seperti pendapat sebelumnya.

Adapun cara tobat adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, disertai disertai dengan pengakuan-pengakuan dari orang yang murtad terhadap apa yang diingkarinya dan melepaskan diri dari setiap keyakinan dan agama yang menyimpang dari agama Islam. Seseorang yang mengaku dan mempercayai adanya dua tuhan atau mengingkari ke-rosul-an Muhammad , tobatnya cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila murtadnya karena mengingkari sesuatu yang lain, seperti pernyataan bahwa Muhammad itu hanya diutus untuk bangsa Arab saja, atau ia mengingkari suatu kewajiban atau larangan maka tobatnya disamping mengucapkan dua kalimat syahadat, juga harus dibarengi dengan pernyataan pengakuan terhadap apa yang diingkarinya.

Sebagai akibat dari tobatnya itu, apabila tobatnya diterima maka hukuman mati menjadi terhapus dan statusnya kembali sebagai orang yang dijamin keselamatannya (Ma’shumud Dam). Apabila setelah itu ada orang lain yang membunuhnya maka pelaku pembunuhan harus di qishsosh, karena ia membunuh orang yang memiliki jaminan keselamatan. Apabila pada saat itu ia dibunuh oleh seseorang maka pelaku perbuatan itu tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan dipersalahkan karena main hakim sendiri dan ia hanya dikenakan hukuman ta’zir.

[2] hukuman pengganti

Hukuman pengganti untuk jarimah riddah berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut.

a) apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta’zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman jilid, atau penjara, atau denda, atau cukup dengan dipermalukan (tawbikh). Dalam hal hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh pula tidak terbatas, sampai ia tobat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.
b) apabila hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan anak- anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan anak-anak) dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa kembali ke agama Islam.

[3] hukuman tambahan
Hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang yang murtad ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a) penjara atau perampasan harta
menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwaris oleh siapapun. Atau dengan kata lain, harta tersebut harus disita olehnegara. Imam Malik mengecualikan dari ketentuan ini harta orang kafir zindiq dan orang munafik. Menurut Imam Malik harta tersebut dapat diwaris oleh ahli waris yang beragama Islam. Pendapat tersebut didasarkan pada tindakan Nabi yang mewariskan harta orang-orang munafik kepada anak-anaknya yang beragama Islam. Namun, pendapat yang rojih (kuat) dalam ketiga mazhab tersebut menyatakan bahwa riddah semata-mata tidak menghilangkan hak milik dari orang murtad.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, harta yang dimiliki oleh pada saat ia masih dalam keadaan Islamnya, apabila ia meninggal dunia, tetap diwaris oleh ahli waris yang beragama Islam. Dengan demikian menurut mereka, harta yang disita negara adalah harta yang diperoleh setelah iamurtad.

Perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah den pengikutnya dengan Imam Imam yang lain dalam masalah tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap hadis Nabi shollallohu ‘alayhi wa sallam: dari Usamah ibn Zayd bahwa Nabi shollallohu ‘alayhi wa sallam bersabda:
“orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim.”

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak diberikannya harta orang murtad kepada ahli warisnya, karena yang diwaris orang kafir, sedang yang mewarisi adalahorang muslim, dan itulah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa harta orang murtad adalah harta orang muslim karena riddah itu, seperti kematian dalam hal sama-sama menghilangkan hak milik. Dengan demikian apabila seseorang itu murtad makasifat riddah tersebut jika dinisbahkan kepada hartanya sama dengan kematian. Artinya ia (orang murtad) adalah seorang muslim yang meninggal dunia, sehingga ia dapat diwaris oleh ahli warisnya yang muslim.

Mazhab Syi’ah Zaydiyah sama pendapatnya dengan mazhab Hanafi. Menurut Zhohiriyah, harta orang murtad diberikan kepada ahli warisnya yang kafir apabila ada. Dengan demikian menurut Zhohiriyah, harta orang murtad tidak dapat disita oleh negara dan tidak pula diberikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam.

b) berkurangnya kecakapan untuk melakukan tasarruf
riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk men-tasarruf-kan hartanya, baik harta tersebut diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya. Dengan demikian, tasarruf oleh orang murtad, seperti menjual barang, tidak nafidz melainkan mawquf (ditangguhkan keabsahannya). Apabila ia kembali ke Islam maka tasarruf-nya itu hukumnya sah dan dapat dilangsungkan, dan apabila ia mati dalam keadaan murtad maka tasarruf-nya hukumnya batal.


SUMBER

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika.

About ngobrolislami

hamba ALLAH
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s