KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM PEMBUKTIAN DAN SANKSI UNTUK HIROBAH

PEMBUKTIAN UNTUK JARIMAH HIROBAH

Jarimah hirobah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti yaitu;
[1] dengan saksi
[2] dengan pengakuan

[1] dengan saksi
Seperti halnya jarimah jarimah yang lain, untuk jarimah hirobah saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya jarimah pencurian, saksi untuk jarimah hirobah minimal dua orang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian, yang rinciannya sudah diuraikan pada artikel yang lalu. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.

[2] pembuktian dengan pengakuan
Pengakuan seorang pelaku dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang ulang. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.

SANKSI HIROBAH

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk jarimah hirobah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Syi’ah Zaydiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bentuk-bentuk jarimah hirobah itu ada empat macam:
[1] menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil harta
[2] mengambil harta tanpa membunuh
[3] membunuh tanpa mengambil harta
[4] mengambil harta dan membunuh orangnya

Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surat Al Maaidah ayat 33

Menurut Imam Malik dan Zhohiriyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surat Al Maaidah ayat 33 tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan. Untuk tindak pidana pembunuhan maka pilihannya hanya dibunuh atau disalib. Sementara Zhohiriyah memberi kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa saja yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apapun dari keempat jenis perbuatan tersebut.

Sesuai dengan jenis perbuatan perampokan, sebagaimana telah disebutkan diatas, di bewah ini dijelasakan rincian hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut.

[1] hukuman untuk menakut-nakuti
Hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan yang pertama ini (menakut-nakuti) adalah pengasingan (An Nafyu). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Alloh dalam surat Al Maaidah ayat 33
“…atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)…”
{Terjemahan Al Qur’an Surat Al Maaidah [5]:33}

Adapun menurut Imam Syafi’i dan Syi’ah Zaydiyah, hukumannya adalah ta’zir atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama.

Pengertian pengasingan (An Nafyu) tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengertian pengasingan adalah dipenjarakandi tempat lain, bukan di tempat terjadinya jarimah peramokan. Hanafiyah mengartikan pengasingan (An Nafyua) dengan dipenjarakan, tetapi tidak mesti di luar daerah terjadinya perampokan. Pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi’imengartikan pengasingan (An Nafyu) dengan penahanan (al habs), baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengertian An Nafyu adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia jelas telah bertaubat.

Lamanya penahanan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i tidak terbatas. Artinya tidak ada batas waktu tertentu untuk penahanan. Oleh karena itu ia tetap dipenjara sampai ia betul betul bertaubat, dan tingkah lakunya menjadi baik. Pendapat ini merupakan pendapat yang rajih di kalangan Hanabilah. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa masa pengasingan untuk pelaku perampokan adalah satu tahun dengan mengiaskannya kepada hukuma pengasingan dalam jarimah zina.

[2] Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh
Apabila jenis perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Syi’ah Zaydiyah, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Mereka beralasan dengan firman Alloh dalam surat Al Maaidah ayat 33;
“…atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik…”
{Terjemahan Surat Al Qur’an Al Maaidah [5]:33}

Imam Malik berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran terhadap huruf aw (ﺃﻮ) dalam surat Al Maaidah ayat 33, hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman – hukuman yang terdapat dalam surat Al Maaidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena hirobah itu adalah pencurian berat, sedangkan hukuman pokok untuk pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu untuk perampokan jenis kedua ini (pengambilan harta) tidak boleh lebih ringa dari hukuman potong tangan. Itulah sebabnya maka pengasingan (An Nafyu) tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim. sedangkan Zhohiriyah, seperti telah diuraikan di atas, menganut alternatif (khiyar) mutlak, sehingga hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam suratAl Maaidah ayat 33 tersebut.

[3] hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta
Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa disalib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syi’ah Zaydiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.

[4] hukuman untuk membunuh dan mengambil harta
Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Syi’ah Zaydiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.

Penerapah hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan pengambilan harta dalam kasus keempat ini, tentu saja berkaitan dengan persyaratan nishab yang rinciannya telah dijelaskan dalam syarat-syarat jarimah hirobah. Terlepas dari terpenuhinya atau tidak persyaratan nishab yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman – hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki.

Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, hukuman salib dilaksanakan setelah terhukum dikenakan hukuman mati. Dengan demikian orang yang terhukum disalib dengan keadaan sudah mati. Alasan mereka adalah menurut redaksi surat Al Maaidah ayat 33, hukuman mati disebutkan terlebih dahulu dari hukuman salib. Oleh karena itu pelaksanaannya juga harus sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah bahwa pelaksanaan hukuman salib sebelum hukuman mati merupakan tindakan penyikasaan terhadap orang yang terhukum, padahal penyiksaan dilarang oleh islam, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Syadad ibn Aws, bahwa Rosululloh s.a.w bersabda;
“sesungguhnya Alloh s.w.t mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Apabila kamu sekalian melaksanakan hukum bunuh (hukuman mati) maka laksanakanlah hukuman tersebut dengan baik, dan apabila kamu menyembelih binatang maka laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah engkau mengasah pisaunya supaya tajam, dan hendaklah engkau berikan kegembiraan kepada binatang sembelihannya.”

Menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Maliki, hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Dengan demikian , menurut pendapat ini orang yang terhukum disalib dalam keadaan hidup, baru kemudian dibunuh dalam keadaan disalib. Alasan mereka adalah bahwa hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenaka pada orang yang sudah mati. Oleh karena itu orang yang terhukum harus di salib pada saat ia masih hidup.

Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah lamanya penyaliban itu tergantung pada penyebarluasan berita penyaliban itu di kalangan masyarakat. Akan tetapi menurut Syafi’iyah dan Hanafiyah, penyaliban itu dibatasi maksimal hanya sampai tiga hari.

HAL – HAL YANG MENGGUGURKAN HUKUMAN HAD

Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman had hirobah adalah sebagai berikut;

[1] orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku perampokan atas perbuatan perampokannya.
[2] para pelaku perampokan mencabut kembali pengakuannya.
[3] orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai para saksi.
[4] pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang dirampoknya secara sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama-ulama yang lain, upaya tersebut tidak bisa mengubah status hukum pelaku, sehingga ia tetap harus dikenai hukuman had.
[5] Karena tobatnya pelaku perampokan sebelum mereka ditangkap oleh penguasa. Hal ini sesuai dengan firman Alloh s.w.t dalam surat Al Maaidah ayat 34;
“kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
{Terjemahan Al Qur’an Surat Al Maaidah [5]:34}

Apabila pelaku perampokan bertobat sebelum mereka ditangkap oleh pihak penguasa maka hukuman – hukuman yang telah disebutkan di atas menjadi gugur, baik hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, maupun pengasingan. Meskipun demikian tobat tersebut tidak bisa menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta tersebut masih ada, maka harus dikembalikan. Akan tetapi apabila barang tersebut sudah tidak ada di tangan pelaku maka wajib menggantinya baik dengan harganya (uang) atau barang sejenis. Demikian pula tindakan yang beraitan dengan pembunuhan dan penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman qishosh atau diat.

Apabila tobat dilakukan setelah pelaku perampokan ditangap oleh penguasa maka semua hukuman tetap harus dilaksanakan, baik yang menyangkut hak Alloh maupun hak manusia. Hal ini karena nas tentang tobat dalam surat Al Maaidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya pelaku.


SUMBER

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika.

About ngobrolislami

hamba ALLAH
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s